Unduh Aplikasi

Muhammad Yusuf Resmi Jabat Kajati Aceh

Muhammad Yusuf Resmi Jabat Kajati Aceh
Serah terima Kajati Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Muhammad Yusuf resmi menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menggantikan Irdam. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Jakarta dengan protokol kesehatan.

Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal Hadi menyebutkan prosesi sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin di aula Kejaksaan RI.

"Pelantikannya tadi pagi di Jakarta," kata Munawal," Jumat (25/5).

Selain melantik Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, kata Munawal, Jaksa Agung juga melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.

Irdam mantan Kajati Aceh dimutasi sebagai Direktur tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada jaksa agung muda bidang tindak pidana umum Kejagung RI.

Sementara posisi Wakajati Aceh yang ditinggalkan Muhammad Yusuf ditempati oleh Hermanto yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung RI.

"Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan RI juga dihadiri beberapa pejabat tinggi di Kejaksaan RI," ujarnya.

Baca: Besok, Muhammad Yusuf Dilantik Jadi Kajati Aceh

Sementara itu, praktisi hukum dan advokat, Kasibun Daulay menyebutkan pengangkatan Muhammad Yusuf sebagai Kajati Aceh dengan harapan bisa menuntaskan berbagai kasus-kasus yang mangkrak di Kejaksaan Tinggi Aceh.

"Kajati Aceh yang baru harus fokus menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini belum diselesaikan. Ini harus dilakukan untuk mengembalikan ekpektasi publik kepada lembaga penegakan hukum tersebut," kata Kasibun Daulay.

Selain itu, Pembina Gerakan Advokasi Hukum Hak Azasi Manusia (GRAHAM) itu juga meminta agar Kejaksaan harus terlibat aktif mengawasi potensi kebocoran anggaran terutama pada penanganan Covid 19 di Aceh.

"Covid-19 dengan protokol penanganan seperti saat ini sangat rentan bermasalah. Diperlukan pengawasan terpadu agar potensi kebocoran itu bisa diminimalisir," sebut Kasibun Daulay.

Kejati Aceh, lanjut Kasibun, harus bisa memaksimalkan fungsi intelijen yustisial dengan mendorong kinerja asisten bidang intelijen dan bidang pidana khusus.

Kejati Aceh juga harus melakukan pengawasan terhadap praktik kongkalikong anggaran dan perencanaan dana aspirasi atau program kerja (Pokir) anggota DPRA.

"Selama ini penganggaran dan perencanaan Pokir berlangsung tertutup dan tidak transparan, ini perlu pengawasan. Jika dalam praktiknya ditemukan potensi kerugian negara, Kejati Aceh harus benar-benar melakukan tindakan hukum jangan ada tembang pilih," pungkasnya.

Komentar

Loading...