Unduh Aplikasi

Muhammad MTA Ditunjuk Jadi Penasehat Gubernur Aceh

Muhammad MTA Ditunjuk Jadi Penasehat Gubernur Aceh
Muhammad MTA. Foto: Facebook

BANDA ACEH - Muhammad MTA resmi ditunjuk menjadi penasehat khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bidang politik dan keamanan. Penunjukan tersebut tertera dalam surat Keputusan Gubernur Aceh bernomor 821.21/1009/2017 tentang pengangkatan atau penunjukan penasehat khusus Gubernur Aceh, yang diteken oleh Irwandi Yusuf.

Dalam SK itu tertulis, penasehat khusus Gubernur Aceh sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas memberikan masukan dan nasehat kepada gubernur baik diminta maupun tidak diminta terkait dengan bidang politik dan keamanan dalam rangka memperkuat kinerja Pemerintah Aceh yang sesuai dengan amanah Helsinki dan undang undang pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

SK penunjukan Muhammad MTA sebagai penasehat khusus Gubernur Aceh bidang politik dan keamanan. Foto: Ist

Sementara itu, Muhammad MTA ketika dikonfirmasi AJNN membenarkan kalau ia sudah ditunjuk sebagai penasehat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ia meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan program-program Pemerintah Aceh kedepan.

"Benar, mohon dukungan ya, untuk kita sukseskan Pemerintahan Aceh sesuai cita-cita kita bersama. Saleum," kata Muhammad MTA kepada AJNN, Sabtu (14/10)

Baca: Muhammad MTA, Kandidat Komisioner KKR Aceh

Untuk diketahui, Muhammad MTA, pria yang berpostur tinggi dan kurus ini lahir di Pidie pada 1 Mei 1979. MTA menghabiskan masa-masa pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengahnya di Pidie, hingga tahun 1998. Selanjutnya MTA melanjutkan kuliah di IAIN Ar Raniry (sekarang UIN). Di kampus itulah, Muhammad MTA bersentuhan dengan gerakan mahasiswa yang sering turun ke jalan untuk menuntut keadilan.

Gejolak konflik Aceh, membuat MTA bergabung dengan dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada tahun 2000. Dia terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan politik. Saat itu SIRA ikut menyuarakan referendum, menyerahkan hak politik dan nasib Aceh kepada masyarakat.

Karena MTA dan SIRA dianggap menjadi sayap sipil perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam berkampanye untuk hak-hal asasi sipil, MTA mengalami empat kali penangkapan sejak 2000 – 2004. Dia mengalami berbagai kekerasan selama penangkapan oleh aparat. Namun tak ada kata menyerah baginya untuk memperjuangkan nasib masyarakat Aceh.

Terakhir pada 1 Maret 2004, MTA ditangkap kembali, dan membuatnya masuk persidangan serta divonis delapan tahun penjara karena tuduhan makar. Selanjutnya MTA lepas setelah mendapat Amnesty, sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Usai damai, MTA bersama kawan-kawan merintis berdirinya Partai SIRA dan menjadi salah satu ketua partainya. Keterlibatanya dalam menyuarakan hal-hak sipil terus berlangsung. Pada 2014, Muhammad MTA menjadi juru bicara Tim Pengawalan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sebelumnya, Muhammad MTA juga tercatat sebagai salah seorang anggota komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Namun ketika Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad MTA mengajukan pengunduran diri dari Komisioner KKR Aceh.

Komentar

Loading...