Unduh Aplikasi

PENGHARGAAN TERHADAP KEKHUSUSAN ACEH

MTA Sarankan Mendagri Libatkan DPRA dan DPRK untuk Tentukan PJ Gubernur dan Bupati

MTA Sarankan Mendagri Libatkan DPRA dan DPRK untuk Tentukan PJ Gubernur dan Bupati
Muhammad MTA. Foto: For AJNN.

BANDA ACEH - Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA), Muhamamad MTA menilai kalau kebijakan pemerintah menggelar pilkada serentak 2024 merupakan kebijakan strategis nasional.

Namun demikian, kata MTA, sebagai daerah khusus tentu berpengaruh besar terhadap Aceh dengan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUPA.

Kata MTA, Aceh harus dilihat sebagai kawasan Indonesia yang membutuhkan kebijakan khusus sebagai konsekwensi kebijakan nasional tersebut, dalam hal ini pilkada serentak 2024.

"Secara normatif pilkada Aceh memang digelar padaa 2022, namun akibat dari kebijakan nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pilkada serentak 2024," kata MTA, Rabu (5/5).

Menurut MTA, kebijakan pilkada serentak ini memang menjadi semacam temuan hukum bagi praktisi, demikian juga bagi penyelenggara negara, dimana beberapa daerah akan dipimpin oleh Pejabat (PJ), mulai gubernur sampai bupati/walikota dalam waktu yang relatif lama.

"Maka secara khusus bagi Aceh saya memandang penting dipertimbangkan beberapa hal oleh Presiden dan atau Mendagri," ujarnya.

MTA menjelaskan kalau pejabat (PJ) baik gubernur maupun bupati/walikota merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan, dengan demikian jelas bukan hasil pemilihan rakyat yang didasari oleh penyampaian visi-misi yg kemudian dituangkan menjadi RPJM.

"Sebagai daerah yang mempunyai UU khusus yang di dalamnya mempunyai berbagai kebijakan startegis, maka penting melibatkan beberapa pihak dalam hal penentuan pejabat terkait yang akan memimpin pemerintahan di Aceh," ujarnya.

Calon-calon Pejabat (PJ) Gubernur Aceh, kata MTA, sebelum diusulkan kepada Presiden oleh Mendagri, sebelumnya Mendagri bisa mengusulkan nama-nama calon pejabat (PJ) gubernur kepada DPRA untuk dilakukan sidang paripurna khusus sebagai wadah penyampaian visi-misi dan atau didengar pemaparannya terkait ke-Aceh-an sebagaimana cita-cita mulia UUPA.

"Nantinya hasil penyampaian visi-misi calon akan dinilai oleh DPRA dan diberikan rekomendasi-rekomendasi penting kepada Mendagri dan Presiden sebagai bahan pertimbangan kelayakan setiap calon yang akan memimpin Aceh," jelasnya.

Begitu juga calon-calon pejabat (Pj) bupati, sebelum diusulkan kepada Mendagri oleh Gubernur, sebelumnya bisa diusulkan kepada DPR Kabupaten/Kota (DPRK) untuk dibawa ke paripurna khusus untuk didengar visi-misinya oleh DPRK.

"Hal ini menurut saya penting dilakukan, sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap kekhususan Aceh dimana DPRA/DPRK merupakan representatif rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan sidang Paripurna khusus tersebut baik DPRA maupun DPRK bisa digelar terbuka untuk umum dan mengundang banyak komponen; forkopimda, SKPA/SKPK, unsur ulama, pemuda, perempuan dan pihak-pihak yang dipandang penting dan perlu lainnya.

"Visi-misi atau nama lain terhadap pemaparan calon-calon tersebut menjadi Dasar dan koordinasi kebijakan yg bisa menciptakan keharmonisan calon nantinya apabila terpilih sebagai pimpinan Aceh dan kab/kota oleh Presiden atau Mendagri," kata MTA.

Kebijakan seperti ini, tambah MTA, akan memperlihatkan kepada semua pihak bahwa Pemerintah pusat tidak bersikap sepihak terhadap Aceh, dalam menjalankan kebijakan startegis nasional dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan khusus bagi Aceh.

"Atas kebijakan ini, dimana pejabat (Pj) dalam waktu yg lama, Pemerintah bisa mengeluarkan aturan khusus dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau sejenisnya terhadap Aceh dari kasus pertama ini," ungkap MTA.

HUT Pijay

Komentar

Loading...