Unduh Aplikasi

MPU Sambangi DPRK Banda Aceh Bahas Game Judi Online

MPU Sambangi DPRK Banda Aceh Bahas Game Judi Online
Pertemuan MPU dengan DPRK Banda Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh bertemu Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) membahas terkait mewabahnya judi Higgs Domino di kalangan masyarakat.

Ketua MPU Kota Banda Aceh Tgk Damanhuri Basyir mengatakan, secara garis besar semua yang berkaitan dengan perjudian hukumnya haram sesuai fatwa nomor 1 Tahun 2016 tetang judi online.

Namun, dalam penanganan terkait maraknya perjudian online ini membutuhkan kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak.

Ia menegaskan, MPU Kota Banda Aceh bertugas untuk mensosialisasikan terkait fatwa tersebut, akan tetapi penindakan itu ada pada instansi terkait.

“Kami hanya berhak mengeluarkan tausiah, sedangkan tindakan itu ada pada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti,” kata Tgk Damanhuri Basyir, kepada AJNN, Senin (9/11).

Menurut Tgk Damanhuri, pemberantasan judi online ini harus dimulai dari tingkat gampong agar lebih efektif.

“Di tingkat gampong itu diberdayakan Majelis Adat Aceh (MAA) sebab merekalah yang lebih tau tentang penanganan sebuah desa, mungkin itu akan lebih efektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengungkapkan, pihaknya mengundang khusus ketua MPU dan jajaran sebagai bentuk  komitmen dan keseriusan dalam menanggapi keluhan dari masyarakat terkait maraknya perjudian online ini.

Menurut Farid Nyak Umar, dari segi fatwa sudah disampaikan oleh MPU bahwa sudah ada fatwa nomor 1 Tahun 2016 tentang judi online itu haram, dan juga nomor 3 tahun 2019 Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islamerrege,  yang merebak beberapa tahun yang lalu.

“Dari segi qanun dan fatwa ini sudah sangat jelas hukum konsekuensi dari aktivitas judi online ini. Sebagai wakil masyarakat Banda Aceh menyampaikan keluhan itu dengan masukan dari anggota MPU ini akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Banda Aceh,” ungkap Farid Nyak Umar.

Menurut politisi PKS itu, pihaknya juga akan mengundang instansi terkait yaitu Dinas Syariat Islam, untuk bagaimana kemudian melibatkan para dai, supaya mereka menyampaikan kepada para jamaah, masyarakat tentang judi online ini yang sangat membahayakan generasi muda dan juga pelibatan Dinas Pendidikan Dayah untuk memberdayakan majelis ta’lim, MAA, dan tokoh –tokoh masyarakat lainnya.

“Begitu juga satpol PP untuk melakukan penegakan hukum untuk memberikan contoh bahwa itu bukanlah perbuatan kita selaku muslim. Masukan yang sangat penting adalah pelibatan diskominfotik, bagaimana mengkaji apakah dari segi informasi teknologi ini memungkinkan untuk memutuskan mata rantai maraknya game tersebut,” tutupnya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...