Unduh Aplikasi

MPU Aceh: Pemerintah Tak Perlu Memberi Sanksi bagi Warga Tolak Divaksin

MPU Aceh: Pemerintah Tak Perlu Memberi Sanksi bagi Warga Tolak Divaksin
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu baru saja mengeluarkan sertifikat halal terhadap vaksin virus corona (Covid-19) sinovac.

Penyuntikan vaksin corona itu juga tak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masih ada masyarakat yang menolak untuk disuntikan vaksin Covid-19.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. Faisal Ali mengatakan terkait penolakan vaksin Covid-19 itu merupakan hak masing-masing individu.

"Penolakan oleh setiap individu adalah hak masing-masing. Dan hal wajar karena program vaksin ini belum berjalan," kata Faisal kepada AJNN, Selasa (12/1/2021).

Selain itu, ia menilai, Pemerintah Aceh tidak perlu mengeluarkan sanksi kepada masyarakat yang menolak disuntik vaksin.

"Kita tidak bisa larang mereka. Itu hak individu," ucapnya.

Ia juga mengatakan, saat ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah menerima isi fatwa dari MUI terkait kehalalan vaksin sinocac ini.

"Sudah dari kemarin kita terima," kata pria yang disapa Lem Faisal ini.

Saat AJNN menanyakan apakah MPU Aceh sendiri mendukung dengan adanya distribusi vaksin demi mencegah penyebaran Covid-19, ia mengatakan MPU saat hanya menyampaikan penjelasan fatwa hukum MUI pusat.

"MPU tidak mengeluarkan fatwa hukum. Hanya MUI pusat yang mempunyai SDM untuk mengaudit vaksin yang dibuat di luar negeri. Untuk pencegahan covid itu kewenangan pihak lain," pungkasnya.

Komentar

Loading...