Unduh Aplikasi

Mohd Saleh Sarankan Bagikan Uang Tunai untuk Program Ketahanan Pangan

Mohd Saleh Sarankan Bagikan Uang Tunai untuk Program Ketahanan Pangan
Ketua DPRK Bener Meriah, Mohd Saleh saat memberikan keterangan kepada wartawan. Foto AJNN/Fauzi Cut Syam.

BENER MERIAH - Ketua DPRK Bener Meriah, Mohd Saleh menilai perusakan kantor desa terkait program ketahanan pangan merupakan kesalahanpaham informasi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam memahami kebijakan Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi.

"Pemberi informasi salah, yang menerima informasi juga salah. Menurut saya pribadi, sebaiknya langsung saja dibagikan uang tunai untuk program ketahanan pangan tersebut," ujar Mohd Saleh kepada AJNN dan sejumlah wartawan, Selasa (2/6) di gedung DPRK usai menerima audiensi sejumlah masyarakat Bener Meriah.

Saleh menambahkan kalau memang bantuan tersebut senilai Rp 500 ribu, maka Pemkab Bener Meriah harus memberikan sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Dimana informasi sebelumnya menyatakan, masyarakat Bener Meriah kaya dan miskin, dapat bantuan ketahanan pangan sejumlah Rp 500 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK).

"Semua persoalan itu dimulai dari situ, sehingga masyarakat menjadi hal tersebut sebagai acuan," ujar pria yang juga politisi Partai Golkar tersebut.

Ia juga menilai Peraturan Bupati terkait ketahanan pangan juga tidak dibarengi dengan petunjuk teknis (Juknis). Kondisi ini menurutnya bisa berakibat fatal, karena para Reje Kampung belum bisa menjadikan acuan hukum untuk merealisasikan anggaran termasuk ketahanan pangan.

Baca: Terkait Program Ketahanan Pangan, Warga Kute Kering, Bener Meriah Kepung Kantor Desa

"Dalam aturan tersebut, bupati tidak mengatur secara eksplisit berapa besar nominal anggarannya," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung bahwa sampai saat ini Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi belum membalas surat permintaan klarifikasi terkait ucapan pengunduran dirinya beberapa waktu yang lalu.

"Kami cuma baru mendapatkan surat pemberitahuan menjalani pengobatan dari Sarkawi," ungkapnya.

Terkait hal ini, Kabag Humas Pemkab Bener Meriah, Wahidi mengkau tidak mengetahui persis mengenai surat itu. Ia malah menyarankan agar menanyakan langsung pada bagian Tapem atau Kabag Hukum Sekdakab.

Namun, hingga berita ini diunggah, AJNN belum berhasil menghubungi bagian Tapem atau Kabag Hukum Sekdakab.

HUT Pijay

Komentar

Loading...