Unduh Aplikasi

MK Tolak Delapan Permohonan Sengketa Pilkada

MK Tolak Delapan Permohonan Sengketa Pilkada
JAKARTA -  Mahkamah Konstitusi menolak permohonan delapan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati. Gugatan ditolak karena tidak memenuhi syarat selisih perolehan suara. “Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan gugatan pemohon sengketa pilkada Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis, 21 Januari 2016.

Putusan yang sama diberikan kepada tujuh perkara lainnya. Gugatan yang ditolak diajukan oleh Kabupaten Ogan Ilir, Kabupatan Halmahera Barat, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Kabupaten Barru, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pangkaje Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Menurut hakim, pemohon tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang syarat presentase selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke MK untuk disengketakan. Pasal tersebut mengatur presentase selisih jumlah penduduk dan perolehan suaratidak lebih dari 2 persen.

Delapan gugatan tersebut dinilai melebihi syarat selisih. Dalam kasus Kabupaten Ogan Ilir, terdapat selisih sebesar 12,19 persen. Pemohon mendapatkan suara sebanyak 94.464 (43,54 persen). Sementara kedua lawannya masing-masing mendapatkan 14.935 (49,58 persen) dan 14.935 (6,88 persen).

Dalam kasus di Kabupaten Halmahera Barat, terdapat selisih sebesar 2,87 persen. Di Kabupaten Ponorogo selisih mencapai 6,53 persen. Angka selisih lebih besar berada di Kabupaten Halmahera Barat yaitu 32 persen.

Selisih di Kabupaten Pangkaje Kepulauan mencapai 8,41 persen. Di Kabupaten Malang, selisih mencapai 13,65 persen. Di Kabupaten Barru selisih mencapai 2,11 persen. Sementara itu Kabupaten Halmahera Utara memiliki selisih sebesar 10, 10 persen.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutus 26 perkara perselisihan. Daerah lain yang gugatannya akan diputus adalah Kabupaten Nias Selatan, dua perkara Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Samosir, Provinsi Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lebong, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Cianjur.
Iklan Kriyad

Komentar

Loading...