Unduh Aplikasi

MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo Menang 52 Persen

MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo Menang 52 Persen
Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) turut menolak dalil permohonan Prabowo-Sandi yang menyebut menang dengan mengantongi suara 68.650.239 suara atau 52 persen.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut, berdasarkan pertimbangan yang telah dicermati hakim dan dari bukti dan saksi yang dihadirkan, dalil Prabowo-Sandi tidak lengkap dan tidak jelas. Lantaran, menurutnya, dalil tersebut tidak menunjukkan di mana perbedaan hasil penghitungan.

"Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain dalil pemohon merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas, karena tidak secara khusus menunjukkan di mana terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut," jelas Arief di persidangan di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Hakim menilai, pemohon tak dapat memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa hasil yang diyakini oleh kubu 02 adalah suara yang benar. Untuk itu, hakim memutus dalil permohonan atas klaim suaranya sebesar 52 persen tidak beralasan cukup.

"Pemohon juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut pemohon tersebut adalah hasil penghitungan yang benar, karena bukti pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan berdasarkan formulir rekap yang sah untuk seluruh TPS," terangnya.

"Untuk itu Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo tersebut tidak beralasan cukup," lanjutnya.

Alasan hakim menolak dalil tersebut dijelaskan oleh Arief, bahwa kubu 02 tak melampirkan hasil rekapitulasi lengkap untuk 34 provinsi. Tidak hanya itu, C1 yang dilampirkan juga disebut bukan merupakan C1 resmi lantaran hanya merupakan hasil foto atau scan C1 yang sumbernya tak dijelaskan.

"Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi sebagaimana didalilkan oleh pemohon," ungkapnya.

"Selain itu, untuk provinsi yang hasil rekapitulasinya dilampirkan sebagai bukti, selain dokumen model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai scan model C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS," tambahnya.

Hakim juga menyebut, pemohon tidak menguraikan di dalam dalilnya mengenai ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi terhadap model C1 atau keberatan dari saksi pemohon dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut.

Komentar

Loading...