Unduh Aplikasi

MK Putuskan Jeda 5 Tahun Bagi Eks Napi untuk Nyalon Pilkada

MK Putuskan Jeda 5 Tahun Bagi Eks Napi untuk Nyalon Pilkada
Gedung MK, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilu kepala daerah (pilkada). Eks napi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Wali Kota.

Pasal 7 ayat 2 huruf g tersebut berbunyi, "...tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

"Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan kesimpulan putusan di gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).

MK memutus eks napi ikut pilkada mesti memenuhi empat syarat. Salah satunya, eks napi diberi jeda lima tahun sejak masa hukumannya usai untuk mencalonkan di pilkada. Pertimbangan waktu untuk adaptasi tersebut menurut hakim, disesuaikan dengan satu kali periode pemilihan umum.

"Demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu, mahkamah tetap konsisten merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yakni bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama lima tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali kepada yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik," sambung Hakim Suhartoyo.

Diketahui, putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Legislatif memutus soal calon yang merupakan mantan terpidana. MK saat itu menetapkan empat syarat soal norma perundangan yang mengatur napi 'nyalon'.

Yakni, berlaku untuk jabatan yang dipilih, berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah selesai pidana, kejujuran dan keterbukaan untuk mengumumkan latar belakang sebagai eks napi, serta bukan pelaku kejahatan berulang. Dalam perkembangannya, syarat itu menjadi alternatif atau pilihan.

Dengan putusan MK kali ini, syarat alternatif itu pun berubah menjadi kumulatif. Karena jika alternatif, kata MK, calon pasti memilih syarat yang mewajibkan untuk mengumumkan secara terbuka statusnya sebagai eks napi. Hal itu dinilai menyulitkan untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas.

"Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif," kata Mahkamah.

Mengulangi Pidana

Dalam pertimbangannya hakim menyebut acapkali eks narapidana yang jadi kepala daerah mengulangi tindak pidana serupa.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...