Unduh Aplikasi

Minimalisir Konflik, Panga Bentuk Komite Independen Kawal Tapal Batas

Minimalisir Konflik, Panga Bentuk Komite Independen Kawal Tapal Batas
Ketua Komite Independen Tapal Batas, Maimun Panga. Foto: Ist

ACEH JAYA - Tapal batas merupakan isu hangat saat ini di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Jaya. Konflik antar gampong, antar kecamatan dan antar kabupaten tidak dapat dihindari apabila tapal batas tidak kongkrit. 

Sedangkan di Aceh Jaya, saat ini telah ada regulasi yang mengatur tentang tapal batas, yaitu Qanun RTRW tahun 2014, namun masih juga dipersoalkan dan dikhawatirkan bakal menjadi konflik baru kedepannya bila tidak diarahkan pada konsep dan fakta yang benar serta ditangani secara objektif dan konfrehensif.

Oleh sebab itu, langkah para Tokoh Masyarakat Panga untuk membentuk komite independen tapal batas untuk membantu pemerintah sudah sangat tepat dalam mengawal dan meminimalisir konflik tapal batas dengan mengarah pada konsepsi damai yang taat aturan.

"Sesungguhnya, tujuan para tokoh Panga untuk membentuk komite independen tapal batas yakni untuk membantu pemerintah, serta untuk meminimalisir konflik tapal batas dengan mengarah pada konsepsi damai yang taat aturan," kata Maimun Panga, Ketua Komite Independen Tapal Batas, kepada AJNN, Sabtu (19/9).

Baca: Sikapi Polemik Tapal Batas Teunom - Panga, Ketua Dewan Minta Qanun RTRW Direvisi

Menurutnya, Qanun RTRW Aceh Jaya sah secara hukum dan harus ditegakkan sebagai pedoman rencana pembangunan kabupaten, termasuk tapal batas antar kecamatan maupun antar gampong. 

"Ketua DPRK Aceh Jaya kan sudah menyarankan pemkab untuk revisi qanun itu, tetapi yang harus kita pahami juga, revisi qanun itu ada mekanismenya, tentunya Pemkab dan DPRK paham itu," ujar Maimun. 

Lanjut Maimun, pihaknya diamanahkan oleh masyarakat Panga untuk membantu pemerintah dalam penegakan dan pelaksanaan Qanun RTRW dengan memperhatikan naskah - naskah akademik, aturan - aturan yang mengikat serta mengedepankan konsepsi damai. 

"Kita ambil amanah ini, karena kita hendak berpartisipasi aktif dalam pembangunan Aceh Jaya, yaitu dengan penegakan supremasi hukum, khususnya Qanun RTRW guna terciptanya situasi yang tertib aman dan nyaman," Pungkas Maimun.

Komentar

Loading...