Unduh Aplikasi

Meulaboh Terdaftar dalam SIPD Kemendagri sebagai Kota di Aceh

Meulaboh Terdaftar dalam SIPD Kemendagri sebagai Kota di Aceh
Screnshot SIPD Kemendagri

ACEH BARAT- Meulaboh dilaporkan masuk dalam daftar Kabupaten/Kota ke 24 di Provinsi Aceh, yang dipublikasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Kabar masuknya Kota Meulaboh dalam SIPD tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PPDOB), Aduwina Pakeh.

Berdasarkan keterangan Aduwina, diketahuinya nama Kota Meulaboh tercantum dalam daftara SIPD pertama sekali disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia, Pemekaran Kota Meulaboh, Fuadri.

Caption

 

Dikatakan Aduwina, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Partai Amanat Nasional tersebut menyampaikan informasi pencantuman Meulaboh dalam daftar SIPD melalui pesan singkat yang dikirim dalam grup WhatsApp Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Meulaboh.

“Setelah kita terima informasi tersebut kita cek di SIPD memang ada nama Kota Meulaboh dalam daftar Provinsi Aceh, jadi jika sebelumnya cuma 23 kabupaten kota kini masuk Meulaboh jadi 24. Namun pastinya kita kan belum tahu karena klarifikasinya Kemendari nanti,” kata Aduwina Pakeh, saat dihubungi, AJNN.

Dikatakannya, masuknya Meulaboh dalam daftar SIPD tersebut bisa menjadi sesuatu yang aneh jika memang belum disetujuinya pemekaran kota tersebut dari Kabupaten Aceh Barat, lantaran ada Kabupaten/Kota lain di Aceh namun tidak masuk dalam SIPD.

Disebutkan Aduwina, dalam usulan sebagai CDOB, Meulaboh memang telah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, serta mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru bersama 173 CDOB seluruh Indonesia.

Disebutkannya, selain dari masuk dalam SIPD saat dilakukan pencaharian atau dikilik di Kota Meulaboh tersebut juga telah memiliki akun tersendiri.

"Selama ini CDOB Kota Meulaboh bersama CDOB lainnya di Aceh aktif menyuarakan pencabutan moratorium pemekaran karena tidak sesuai dengan semangat pembangunan daerah yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut terdapat dua RPP yang seharusnya telah disahkan menjadi PP dua tahun setelah berlakunya UU/23 yaitu RPP Desertada dan Detada " kata Aduwina.

Seharusnya, kata dia, Presiden sudah menetapkan 2 RPP itu menjadi PP pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan UU/23/2014 yang mengharuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut.

Ia berharap dengan masuknya Meulaboh sebagai Kabupaten/Kota baru dalam SIPD, Panitia Pemekeran Kota Meulaboh dapat segera melakukan klarifikasi sehingga jika memang benar ini terwujud, dapat segera melakukan persiapan.

Komentar

Loading...