Unduh Aplikasi

Mereformasikan pelayanan kesehatan

Mereformasikan pelayanan kesehatan
Rs meuraxa
PELAYANAN kesehatan adalah kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan publik. Sehingga usaha mendorong peningkatan pelayanan menjadi lebih baik tak akan pernah berhenti untuk dilakukan.

Salah satunya seperti yang dilakukan Masyarakat Transparanasi Aceh (MaTA) dan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). Kedua CSO ini bergabung dalam Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KRB) Banda Aceh, melalui forum ini diskusi kritis digelar, tujuan mendorong perbaikan terutama dalam sektor pelayanan publik.

Pada Selasa (30/9) mereka menggelar Forum Dialog seputar reformasi birokrasi dan kualitas layanan sektor kesehatan di Kota Banda Aceh. Kegiatan itu berlangsung di Aula Pemerintah Kota Banda Aceh dan dihadiri  125 peserta dari berbagai kalangan.

Selain perwakilan dua lembaga tersebut hadir juga Kepala BLUD RSUD Meuraxa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Farid Nyak Umar dan Syarifah Munirah (DPRK Banda Aceh), unsur Komisi Informasi Aceh, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kepala Puskesmas se Banda Aceh, unsur Pustu, Geuchik, LSM, kelompok perempuan, pendamping komunitas hingga perwakilan disabilitas yang ada di Banda Aceh.

Abdullah Abdul Muthaleb dari MaTA menyebutkan tujuan forum dialog ini adalah menjadi tempat bertemu warga dengan Pemerintah. Kesempatan itu sangat berharga, warga bisa memberikan masukan dan harapan sementara bagi pemerintah bisa mendengar langsung apa keinginan warganya.

Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyampaikan secara langsung tentang upaya-upaya perbaikan yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi birokrasi guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Sebaliknya, warga kota dapat menyampaikan secara langsung bagaimana pandangannya terhadap pelayan publik di sektor kesehatan, dan memberikan masukan untuk perbaikannya.

“Dengan demikian, akan terdokumentasikan keluhan sekaligus masukan dari warga kota termasuk tanggapan langsung dari pengambil kebijakaan tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik sektor kesehatan di Kota Banda Aceh”, ungkap Abdullah.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, Media Yulizar memberikan apresiasi atas penyelenggaran forum dialog ini. Sangking penting, Media mengajak semua Kepala Pukesmas untuk hadir. "Sehingga dapat mendengarkan langsung keluhan warga”.

Bicara reformasi birokrasi, Media sepakat ini sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya untuk level rumah sakit, tetapi hingga ke pusat pelayanan terdekat dengan warga yaitu Puskesmas. Meski tak semudah membalikkan telapak tangan, namun Media mengaku pemerintah serius melakukan perbaikan. Selama ini ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana menjadi kendala utama.

“Beberapa Puskesmas sudah sangat mendesak untuk direhabilitasi, namun sampai saat ini belum tersedia dana. Tahun kemarin sempat punya rencana dan mau direalisasikan dengan dukungan dana Otsus dari Provinsi, akan tetapi tidak diketahui persis mengapa kemudian tidak terealisasikan,” sebutnya.

Ditengah usaha perbaikan pelayanan ternyata masih ada kelompok warga yang seperti terlupakan. Mereka adalah kelompok penyandang disabilitas.  Seperti yang diungkapkan Ifwan Sahara, ketua Persatuan Penyandang Disabilitaas Indonesia (PPDI) Aceh. Kata Ifwan selama ini mereka saat berhadapan dengan unit layanan, terutama di Puskesmas masih kesulitan menggunakan fasilitas.

“Bagi kami, salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan adalah aspek aksebilitas. Pengalaman kami menunjukkan kadang kami belum cukup mudah untuk menggunakan fasilitas yang ada di Puskesmas,” sebutnya.

Ditambahkan bahwa ada sekitar 1100 orang lebih penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. “Bisa dibayangkan bahwa dengan jumlah tersebut maka perlu keseriusan dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan layanan kesehatan yang ramah dengan disabilitas” jelasnya.

Legislatif juga merespon positif kegiatan tersebut. Farid Nyak Umar anggota DPRK Banda Aceh. Sebagai wakil rakyat pihaknya sangat butuh informasi, terlebih terkait pelayanan publik, sektor kesehatan.

"Kalau nanti memang perlu dukungan kebijakan dan anggaran, tentu rekomendasi dari pertemuan ini menjadi acuan DPRK dalam pembahasan anggaran,” sebutnya.

Jehalim Bangun dari Komisi Informasi Aceh juga menegaskan bahwa saat ini merupakan era terbuka. “Karena itu, bukan hanya Dinas Kesehatan yang harus terbuka kepada publik, RSUD, Puskesmas hingga Pustu juga harus terbuka”. Sebutnya. Wakil Ketua KIA ini menambahkan bahwa pastikan tata kelola informasi juga sudah harus dikelola sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Hal senada juga dikemukan oleh Ayu P Putri dari Ombudsman Aceh. “Bila ada warga sebagai pengguna layanan merasa tidak puas, maka silahkan sampaikan pengaduannya kepada kami. UU tentang Pelayanan Publik sudah menjamin hak-hak warga atas layanan termasuk layanan kesehatan”, jelasnya.

ZULIA JM

Komentar

Loading...