Unduh Aplikasi

Menyoal Bangunan Mubazir Bernilai Miliaran Rupiah di Aceh

Menyoal Bangunan Mubazir Bernilai Miliaran Rupiah di Aceh
Bangunan rumah sakit jiwa dan panti rehab di Aceh Barat yang terbengkalai. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

LHOKSEUMAWE – Sejumlah bangunan beton terlihat berdiri kokoh di sejumlah daerah di Provinsi Aceh. ada bermacam ragam jenis arsitektur bangunan itu, ada yang sudah rampung, ada yang setengah jadi, dan ada juga yang sudah rampung namun fasilitasnya kembali dijarah.

Hal tersebut juga terlihat di Kota Lhokseumawe. Di daerah ini, ada sejumlah bangunan yang terkesan penuh misteri, misalkan, pasar buah di Jalan Pasee, Kecamatan Banda Sakti, Pasar Sayur di Cunda, Muara Dua, Pasar Induk di Loskala, pasar Sayur di Gampong Pusong. Taman bermain di Gampong Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Pabrik Garam di Kecamatan Blang Mangat dan sejumlah bangunan lainnya.

Baca: Telan Anggaran Capai Rp 10 Miliar Lebih, Pasar Terpadu Lhokseumawe Terbengkalai

Sementara, di Nagan Raya Gedung serba guna milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berada di kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, juga terbengkalai. Hal senada juga terjadi di Aceh Barat, bangunan Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehab untuk pecandu narkoba di Aceh Barat, yang dibangun dengan Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2016-2017 terbengkalai.

Baca: Gedung Rp 6,7 Miliar Terbengkalai di Nagan Raya

Namun sayangnya, bangunan yang bernilai miliaran rupiah itu, kini terlihat terbengkalai, bahkan ada yang setengah jadi, belum ada cat, atap atau lantai serta ruangan, ada juga yang sudah rampung namun tak kunjung difungsikan, sehingga bangunan nan mewah itu sudah ditutupi semak belukar.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terkesan terbuang sia-sia. Kenapa tidak, bangunan yang diharapkan bermanfaan bagi masyarakat untuk ladang mencari rezeki, malah tak berfungsi.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan, kesalahan dalam perencanaan penganggaran merupakan salah satu indikator yang menyebabkan banyaknya bangunan yang sudah dibangun tidak dapat digunakan atau dipergunakan oleh publik.

Baca: Bangunan Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehab di Aceh Barat Terbengkalai

“Kesalah dalam perencanaan anggaran karena basis orientasi, pembangun bukan pada landasan kepentingan dan kebutuhan publik,” kata Askhalani kepada AJNN, Minggu (30/6).

Akan tetapi, lanjut Askhalani, lebih pada retorika anggaran yang pendekatan dipakai asumsi tradisional budget, dimana perencanaan hanya sebatas pada kepentingan menghabis anggaran tahunan dan bukan pada orientasi kebutuhan dasar untuk perubahan jangka panjang.

“Dan ini terjadi di semua lintas SKPK dan kesalah perencanaan ini sudah sangat kronis sehingga sebanyak apapun anggaran Otsus tetap saja tidak akan memberikan dampak positif untuk pembangunan,” ungkapnya.

Tambahnya lagi, kemudian disisi lain, adanya orientasi kepentingan anggaran dengan tujuan politik. Anggaran yang terjadi selama ini antara eksekutif dan legislatif menyebabkan banyaknya kegiatan dan program hanya untuk mendapatkan manfaat semata dari usulan yang diusulkan untuk pembangunan.

“Khususnya dokma untuk kepentingan bagaimana? dana APBK dianggap sebagai kue untuk dibagi dan dijadiakan bancakan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, serta kelompok tertentu dari banyaknya anggaran setiap tahun untuk pengadaan barang dan jasa semata,” ujarnya.

Akhalani juga menjelaskan, tingginya bangunan yang tidak terpakai dan terbengkalai setelah dibangun ini, mempertegas asumsi pembangunan dan perencanaan tidak berbasis pada kebutuhan. Tetapi hanya orientasi untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan dan program yang dilaksanakan terutama pemanfaatan baik dana Otsus maupun dana lainnya.

Selain itu, aktifis Mahasiswa IAIN Malikussaleh, Fakhrul Razi mengatakan, bangunan terbengkalai yang dibangun pemerintah bersumber dari dana Otsus, pihaknya menilai bahwa penatausahaan aset memang sejauh ini belum maksimal, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

“Kalau kita cermati lebih jauh, bahwa bangunan yang dibangun bersumber dari DOKA memang sangat tepat untuk dibangun, sekarang yang menjadi persoalannya kemampuan daerah memfungsikan bangunan yang telah diusul dalam setiap tahunnya,” katanya.

Menurutnya, hal ini yang masih kurang, kemampuan menejerial untuk melihat peluang setelah infrasruktur di bangun tapi tidak mampu difungsikan semaksimal mungkin. persoalan penjarahan kembali lagi ke think of public cara berpikir masyarakat yang belum bisa disesuaikan dengan semangat pembangunan.

“Lalu dalam kontek ini, siapa yang harusnya bertanggung jawab, pemerintah yang punya kewenangan tersebut, negara harus mampu menjembatani rakyatnya untuk berkarya bukan menjarah, kami melihat tidak seimbangan antara pembanguna manusia dengan pembangunan infrasruktuk akan berdampak kacau, lalu kita lihat lagi, bagaimana problem sosial yang belum bisa dituntaskan pemerintah, semua ini punya korelasi,” cetus Razi.

Tambahnya, persoalan pasar sayur loskala dan berapa bangunan lain yang belum difungsikan, sudah diketahui bersama kalau dari dulu daerah selalu membangun bangunan apa yang diinginkan bukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kenapa mentset yang tertanam bahwa pembangunan infrasruktur – infrasruktur bisa melupakan bahwa ada suprasruktur yang harus dibangun.

“Kalau saya analogikan, bahwa semangat pembagunan harus seimbang dengan semangat pencerdasan, kalau pembangunan tanpa pecerdasan kesannya hanya cari untung, karena semua ingin kerja enak,” ungkapnya.

Kalau kesan penghamburan uang, memang benar, jika uang yang ada kalau tidak digunakan dalam waktu tertentu akan ditarik kembali, oleh karena itu memang harus digunakan. Yang menjadi masalahnya, bagaimana pengunaan anggaran harus semaksimal mungkin, kalau pembangunan pasar itu bagus, lalu yang lebih bagus lagi, pasar bisa langsung difungsikan.

“Dalam hal ini kami menawarkan solusi, yang jauh – jauh hari sudah dipikirkan oleh pihak pemerintah, hanya saja belum dieksekusi yakitu Penatausahaan akset harus lebih ditingkatkan, karena ini menjadiobjek temuan BPK baik, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Utara.," katanya

Kemudian pola pembangunan, pembangunan berbasis pada kebutuhan, disegi pemamfaatan, jika sudah dibangun harus mampu dimanfaatkan, wali kota maupun bupati bisa meminta pertangung jawaban lembaga pengusul kalau misalnya tidak dimafaatkan semaksimal mungkin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lhokseumawe, Ramli menyebutkan, alasan belum difungsikan pasar induk di Loskala tersebut karena masih menunggu pihak kementerian turun ke Lhokseumawe.

"Sejauh ini kami dari dinas sendiri masih menunggu arahan, apakah pihak kementerian yang turun kemari untuk meresmikannya gedung baru itu, atau Pak Wali sendiri," kata Ramli

Menurut Ramli, gedung pasar induk tersebut akan segera difungsikan dalam tahun ini. Untuk tiga bangunan pasar yang rusak seperti halnya kaca kendela, itu merupakan bangunan lama gudang Pasar Induk. "Tiga fasilitas yang rusak itu merupakan bangunan lama, dan Pasar Induk Terpadu ini merupakan salah satu program unggulan Presiden," ujarnya.

Saat disinggung terkait berapa jumlah anggaran pembangunan Pasar Induk yang di kucurkan pada tahap IV yang bersumber dari APBN 2018, Ramli mengaku tidak mengetahui persis berapa nilai pastinya.

"Untuk anggaran tahap IV bersumber dari APBN tahun 2018, Dipa-nya ada di kantor KPPN, dan kegiatan tersebut juga didampingi oleh TP4D," sebut Ramli.

Sementara untuk pengawasan Pasar Induk sendiri, Ramli mengaku sudah mengfungsikan pihak pengawasan serta penjagaan dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi.

"Hal ini kami lakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga aset pasar," ujarnya.

Selain itu dirinya juga membenarkan bahwa pasar Cunda tersebut belum difungsikan setelah direhap pada tahun 2018 lalu. pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat Muara Dua, nanti akan surve dulu mengurus surat menyuratnya, selain itu pihaknya akan minta dukungan dari pemerintah Kota untuk diaktifkan.

Untuk perundingan sudah dilakukan baru-baru ini, hanya saja surat menyurat yang belum terselesaikan. Bila tidak ada kendala mungkin pekan depan pihaknya akan menyelesaikan surat-suratnya.

"Nantinya kita sama-sama mobilisasi secara berlahan dan bertahap. Semuanya butuh proses, jadi yang berjualan di pasar Cunda akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan," papar Ramli.

Sebut dia, pemindahan itu dilakukan agar pasar Cunda tertatarapi dan yang berjualan ikan dan baju tak tercampur di lokasi Cunda yang dulu.

"Tempat lama tersebut akan kita tata kembali utuk yang jual baju, kan sayang sudah ada tempat baru tapi tidak didifungsikan, takutnya rusak lagi kerena sempat rusak dan sudah diperbaiki," katanya.

Komentar

Loading...