Unduh Aplikasi

Menyoal (Ambiguitas) Kebijakan Mudik 

Menyoal (Ambiguitas) Kebijakan Mudik 
Fahira Otrisya. Foto: IST.

Oleh Fahira Otrisya

Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep kebijakan dalam ilmu administrasi publik. Munculnya kebijakan publik dalam administrasi publik disebabkan munculnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik (Thoha).

Aktivitas analisis dalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, dalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesisnya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoretis secara bersama-sama. 

Randal B. Ripley menyatakan bahwa dalam proses kebijakan telah termasuk di dalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama. Pertanyaan kerap muncul karena kebijakan publik penuh dengan komplikasi etis. 

Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang kebijakan tidak dapat menghindari mengambil sikap pada beberapa isu moral yang sulit.

Seperti halnya kebijakan mudik yang dibuat oleh pemerintah, terlebih dahulu harus dianalisis menggunakan pendekatan sosiokultural religius masyarakat Indonesia. 

Tanpa menggunakan pendekatan tersebut bisa jadi kebijakan yang bertujuan baik bahkan mulia mendapat penolakan oleh masyarakat.

Seperti halnya kebijakan pelarangan mudik. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memutus mata ratai penyebaran Covid-19 di tengah kecendrungan meningkatnya jumlah orang yang tertular belakangan ini. 

Salah satu prasayarat bahwa kebijakan ini akan efektif dan dapat diterima oleh publik apabila kebijakan yang diambil konsisten dengan kebijakan yang lainnya. 

Namun yang dirasakan oleh masyarakat yaitu ada ketidakkonsistenan, karena pada saat yang sama pemerintah malah menggalakkan kunjungan wisata baik dalam maupun manca negara guna meraup devisa negara. 

Masyarakat diminta untuk memahami dan taat akan peraturan pemerintah, tapi di sisi lain ada ketidakkonsistenan antara satu kebijakan dengan yang membuat kebingungan publik. 

Kebingungan publik ini ditambah lagi dengan tidak solidnya cara pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Misalnya terkait mudik, Wakil Presiden meminta agar ada dispensasi bagi santri agar bisa mudik, walaupun belakangan diralatnya.

Hal ini memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini diambil dengan tidak melibatkan seluruh pemangku kebijakan, sehingga terjadi ketidaksolidan antara pejabat pemerintah terhadap kebijakannya sendiri.

Hal ini juga menggambarkan bahwa kebijakan diambil dengan tidak terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang atau tanpa didahului adanya kajian. Kesan lainnya yaitu kebijakan ini tidak diambil dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Akibatnya muncul perbedaan penafsiran dalam menyikapi kebijakan ini.

Tidak konsistennya kebijakan mudik ini jelas terlihat. Di satu sisi pemerintah berupaya menghentikan penyebaran Covid-19 dengan pelarangan mudik, namun di sisi lainnya, agar sektor perekonomian tetap berjalan dan tidak terperosok pada lubang resesi yang lebih dalam, pemerintah mendorong adanya kunjungan wisata manca negara.

Padahal saat ini, tren penularan Covid-19 semakin tinggi dan tidak terkendali. Dengan membiarkan arus orang masuk ke Indonesia. Ini memperlihatkan sesungguhnya pemerintah sedang membuka jalan bagi masuknya Covid dengan varian baru yang lebih ganas dan mematikan.

Ambiguitas pemerintah ini, bukan saja semakin memberikan ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir, tapi juga semakin memberikan ketidakpastian bagi pemulihan kondisi perekonomian itu sendiri. Akhirnya pemerintah menghadapi beban ganda yang semakin berat yakni semakin sulit menghentikan pandemi, juga kondisi perekonomian malah semakin buruk dan menuju resesi yang lebih dalam dan parah.

Atau bisa jadi pengambil kebijakan beranggapan bahwa Covid-19 dapat membedakan mana masyarakat yang mudik dan mana masyarakat yang hanya berwisata?

Hal lain yang penting menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai daya dukung menghentikan pandemi ini, yaitu terkait minimnya peralatan dan tenaga kesehatan serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Dengan kondisi ini, seharusnya pemerintah juga mengedepankan pendekatan atau strategi  pencegahan sebagai strategi prioritas. Diharapkan dengan pendekatan ini maka kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan juga meningkat, bahkan menjadi gaya hidup.

Kesadaran ini pun akan muncul dan menjadi perilaku baru dalam masyarakat kita jika elit kekuasaan sebagai otoritas pengambil kebijakan mampu memberikan tauladan dalam menerapkan protokol kesehatan itu sendiri.

Hanya dengan kesadaran kolektif, masyarakat akan memberikan kontribusi yang dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Tanpa ini maka apa yang diharapkan dari kebijakan pelarangan mudik akan sia-sia.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas  Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan  Ilmu Pemerintahan.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...