Unduh Aplikasi

Menyikat Ulat Sertifikat

Menyikat Ulat Sertifikat
Ilustrasi: freepik

KOMITMEN Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhammad Yusuf, untuk mempelajari dokumen berisi dugaan penyimpangan keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh di Dinas Pertanahan Aceh, akan sangat penting dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Dokumen itu diserahkan oleh Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Setumpuk dokumen itu berisi hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Di dalamnya terdapat indikasi kerugian negara.

Di antaranya adalah laporan tentang kegiatan pengadaan sertifikat tanah masyarakat miskin. Program sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu terindikasi mengakibatkan  kerugian daerah sebesar Rp 454,8 juta.

Tindakan itu tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi masyarakat miskin. Dugaan kecurangan itu juga melenceng dari komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Tanah Air.

Bagi mereka yang berduit, urusan sertifikat tanah ini memang bukan masalah. Namun bagi masyarakat miskin, untuk sekadar mengurus sertifikat itu saja, mereka tentu terbebani.

Sertifikat adalah bukti kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang warga negara. Ini adalah salah satu komitmen presiden untuk membersihkan praktik mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat yang kerap memantik sejumlah masalah di Tanah Air. 
Kehadiran negara dalam urusan pertanahan ini tentu menjadi sebuah langkah progresif. Kepastian hukum ini akan sangat penting adanya bagi warga negara, terutama masyarakat miskin.

Karena itu, upaya-upaya untuk mencari keutungan di tengah niat baik pemerintah ini perlu diberikan sanksi. Jangan sampai program-program pro rakyat ini malah dimanfaatkan oleh "ulat-ulat" yang menggerogoti rencana baik tersebut. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...