Unduh Aplikasi

Menunggu sentuhan dewan baru merangsang pertumbuhan ekonomi

BANDA ACEH -  Lembaga swada masyarakat Acehnese Civil Society Task Force (DPRA) meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah dilantik, saat melakukan penyusunan anggaran untuk pro terhadap pengembangun ekonomi sektor riil.

Legislatif tak boleh mengaburkan pandangan terhadap sektor riil saat menyusun anggaran tahun 2015. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015 merupakan menjadi tugas pertama yang sudah menanti.

"DPRA yang telah dilantik kemarin langsung berhadapan dengan kondisi kritis kesejahteraan masyarakat," kata Sec-Gen ACSTF, Juanda Djamal, Rabu (1/10).

Pendapat itu sangat beralasan, coba cermati dengan seksama, ekonomi Aceh pada 2014 jalan santai dibandingkan tahun lalu. Akibatnya angka kemiskinan melonjak.  Juanda mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2014, persentase angka kemiskinan di Aceh berada pada angka 18.05 %, sedangkan rata-rata nasional 11.25 %.

Karena itu, pada parlemen baru dituntut lebih serius dalam merespon segala perkembangan sosial ekonomi Aceh. Jika tidak direspon secara serius oleh pemerintah Aceh, maka kemiskinan yang meningkat berimplikasi pada meningginya gap sosial dan memperluas gesekan sosial yang dapat berujung pada meningkatnya kriminalitas dan memiliki kecenderungan terhadap terjadinya konflik baru di Aceh.

Kata Juanda, lemahnya sentuhan dewan lama terhadap pembangunan ekonomi harus jadi pelajaran bagi dewan baru, artinya jangan sampai mereka mengulang kegagalan.

"Peranan seluruh anggota parlemen yang lalu sedikit sekali kontribusinya dalam melahirkan kebijakan pembangunan  yang berbasiskan program-program kesejahteraan masyarakat," nilainya.

Bahkan lebih buruk lagi, anggota parlemen telah mempengaruhi tatanan dan struktur sosial melalui program dana aspirasi dan tingginya alokasi anggaran terhadap bansos dan dana hibah. Efeknya apa? program tersebut telah membuat masyarakat menjadi konsumtif.

“Untuk itu, parlemen baru dapat mengambil langkah strategis melahirkan kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja,” tutur Juanda.

Langkah sederhanya, kata dia, alokasikanlah anggaran pembangunan ekonomi di sektor riil, pastikan produksi di sektor ini meningkat dan added value melalui pengolahan paska panen dapat dikembangkan, termasuk menjamin dinamika pasar yang memihak pada petani.

Juanda menegaskan, hanya sektor inilah yang dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat secara luas, terutama masyarakat di pedesaan yang jumlahnya mencapai 72 % daripada keseluruhan rakyat Aceh.

Juanda juga mengutarakan bahwa investor asing bukan solusi yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka pun, kata dia, tidak akan dapat bekerja mengembangkan usahanya di Aceh kalau masyarakat Aceh sendiri belum keluar dari kemiskinan dan ketidaksejahteraan.

ZULIA SP

Komentar

Loading...