Unduh Aplikasi

Menunda-nunda Pilkada

Menunda-nunda Pilkada
Ilustrasi: Danang

KESERIUSAN Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Aceh sesuai jadwal harus pula diikuti dengan langkah-langkah konkret. Jika tidak, Pilkada Aceh 2022 dapat dipastikan molor ke 2024. 

Penundaan ini jelas sangat merugikan Provinsi Aceh. Masa tugas Gubernur Aceh definitif hanya sampai 2022. Selama dua tahun, hingga 2024, Pemerintah Aceh akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas atau pejabat gubernur. 

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi Aceh. Apalagi dalam dua tahun ke depan, Aceh masih harus menghadapi banyak kesulitan, terutama di bidang ekonomi, dampak dari pandemi Covid-19 yang belum akan berakhir. 

Pembangunan dan pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan seorang pelaksana tugas akan sangat tersendat. Banyak keputusan penting yang tidak bisa diambil oleh seorang pelaksana tugas. Ataupun, kalau ada keputusan penting yang bakal diambil, hal itu tidak akan menguntungkan Aceh. 

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus mengambil pelajaran pahit dari keberadaan seorang pejabat gubernur pada Pilkada 2017 lalu. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sejumlah keputusan strategis diambil tanpa mempertimbangkan kedaulatan Aceh. 

Kondisi yang sama tentu akan terulang pada jika Pilkada Aceh ditunda hingga 2024. Ada sejumlah kebijakan strategis, terutama di sektor sumber daya alam, yang harus diputuskan oleh kepala daerah definitif. 

Jika Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat untuk melaksanakan Pilkada 2022, maka kedua pihak ini harus mendorong agar Komisi Independen Pemilihan Aceh segera menentukan tahapan-tahapan pemilihan. Termasuk memplenokan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada tersebut. 

Selama belum ada keputusan dari Pemerintah Indonesia, maka Pemerintahan Aceh harus segera mengambil tindakan kongkret, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Sehingga pelaksanaan pilkada di Aceh dapat dilaksanakan secara tepat waktu. 

Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan KIP Aceh juga perlu segera duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Aceh harus meyakinkan Jakarta bahwa pelaksanaan pilkada akan tetap dijalankan dengan berpegang pada UUPA, dan hal itu tak boleh lagi ditunda-tunda. 

Komentar

Loading...