Unduh Aplikasi

Menpan: Kinerja Pemerintah Di Aceh sudah banyak perubahan

BANDA ACEH-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Aceh dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengembirakan.

“Akuntabiltas kinerja pemerintahan di Aceh mengembirakan dan sudah banyak perubahan, namun saya belum puas dengan hasil itu,” kata Menpan RB Azwar Abubakar di Banda Aceh, Senin (17/2) kemarin.

Disela-sela lokakarya peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, Menpan RB menyebutkan tercatat lima pemerintah kabupaten dan kota di Aceh yang akuntabel pada tahun 2012, namun meningkat menjadi tujuh daerah di 2013.

“Dan juga capaian dengan nilai rata-rata meningkat dari 40,54 menjadi 43,83. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan pada arah yang benar secara berkelanjutan,” katanya menambahkan.

Semua itu, Azwar Abubakar yang juga mantan Plt gubernur Aceh mengatakan dapat terwujud karena adanya peningkatan komitmen, terutama dari para bupati dan wali kota selaku pimpinan.

Karena itu, komitmen pimpinan dalam akuntabiltas kinerja harus terus ditingkatkan. Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat.

Ia juga meminta para bupati dan wali kota agar menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan kinerja.

“Saya pikir hal-hal yang perlu dibenahi pemerintah di Aceh adalah komitmen, mulai dari bupati dan wali kota, kepala Bappeda dan dinas-dinas. Pada prinsipnya uang yang akan digunakan itu harus ada hasil dan manfaatnya apa. Uang kita terbatas, apalagi jika terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai,” kata dia.

Karenanya, menteri mengatakan bahwa uang sedikit itu harus mampu digunakan agar pelayanan publik lebih bagus, dan bangun infrastruktur yang dibatuhkan.

“Saya setuju dengan dana aspirasi di Aceh. Tapi harus dikawal agar manfaatnya bisa dirasakan langsung bagi kepentingan masyarakat. Jadi setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lagi orientasi kepada input, anggaran ada habis, tapi tidak dinakmati masyarakat,” kata Azwar Abubakar.

ANTARA

Komentar

Loading...