Unduh Aplikasi

Menimbang Pemekaran Wilayah di Aceh

Menimbang Pemekaran Wilayah di Aceh
Foto: Ist

Oleh : Aryos Nivada

Proses demokratisasi di Indonesia telah berlangsung dua dekade. Salah satu aspek penting proses ini adalah menyudahi sentralisasi kekuasaan pemerintahan yang terpusat di Jakarta. Demokratisasi kemudian melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004. Terkhusus bagi Provinsi Aceh pendelegasian kewenangannya berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, dikarenakan pemberlakuan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Artinya dengan menerapkan UU tersebut, Aceh bersifat asimetris dalam pengelolaan kepemerintahannya. Isi dari UU mencerminkan dari klausul perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia tertuang di MoU Helsinki.

Semangat dan esensi diberikan UU 11/2006 dalam pengelolaan wilayah Aceh. Menata ulang struktur kepemerintahan yang berbeda di provinsi lain serta menjawab kebutuhan masyarakat Aceh termasuk persoalan riil yang dihadapi. Tidak mengherankan jika desentralisasi asimetris membawa harapan baru akan kehidupan di daerah yang lebih baik dan menjanjikan.

Salah satu yang tak terelakan dari disentralisasi asimetris kekuasaan adalah ide pemekaran wilayah. Terminologi ini umumnya digunakan untuk mengacu pada proses pembentukan daerah otonomi baru. Dalam 20 tahun setelah berakhirnya kekuasaan Soeharto, jumlah Provinsi misalnya telah berkembang menjadi 34. Sementara jumlah Kabuapten dan Kota bertambah jauh lebih pesat. Pemekaran wilayah adalah upaya nyata mewujudkan semangat mempercepat akselerasi pembangunan. Kekuasaan, seperti halnya lampu, jika terpusat di satu lokasi tidak akan menerangi semua wilayah cakupan cahayanya secara merata.

Teruntuk di Provinsi Aceh tidak imun terhadap fenomena pemekaran wilayah sama halnya berlaku dengan provinsi lain. Beberapa tahun ke belakang debat publik di Aceh diramaikan oleh sebuah istilah baru ALA-Abas. Istilah ini merupakan kependekan dari Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas). Keduanya digadang-gadang sebagai calon pemekaran Aceh menjadi dua provinsi. Gagasan pemekaran sesungguhnya sudah muncul sejak era Kepresidenan Megawati. Tapi baru santer lagi dibicarakan beberapa waktu belakangan. Sementara Papua telah berkembang menjadi dua provinsi—begitu juga Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur—pemekaran Aceh masih sebatas wacana yang terus diperdebatkan.

Saat ini di internal Provinsi Aceh sudah ada beberapa usulan Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk melakukan pemekaran beberapa kabupaten/kota, nama wilayah dimekarkan yaitu; Kabupaten Aceh Raya, Kota Panton Labu, Kabupaten Aceh Malaka, dan Kota Meulaboh.

Sudah tentu sekedar menjadi wacana dan meramaikan diskusi berbasis dialektika bukanlah sesuatu yang buruk dan terlarang. Sebab gagasan pemekaran Aceh justru bisa mendapat kesempatan yang lebih luas untuk dibahas dan dipertimbangkan secara seksama. Lalu muncul pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian adalah: apakah pemekaran merupakan gagasan dan upaya yang perlu didukung?

Sejauh ini sudah banyak studi yang dilakukan untuk menilai capaian dan dampak yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah. Studi-studi umumnya mengeluhkan dua hal. Pertama, pemekaran dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak melalui perencanaan yang matang dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya kompeten dalam urusan tersebut. Kedua, pemekaran wilayah sering terjebak dalam kepentingan politik sesaat yang menguntungkan segelintir orang tertentu baik di daerah maupun di pusat.

Kelemahan-kelemahan pemekaran wilayah tidak bisa dipungkiri dan bagian yang alami dari sebuah proses politik yang baru dimulai setelah lebih dari 30 tahun lamanya Indonesia dicengkeram sentralisasi kekuasaan. Namun kelemahan bisa dipelajari dan dijadikan dasar untuk perbaikan dan melangkah lebih maju.

Lebih spesifik lagi, dua kelemahan yang secara singkat diuraikan di atas, menurut tulisan ini, tidak cukup untuk menolak gagasan dan menggagalkan upaya pemekaran Aceh menjadi dua provinsi. Kedua kelemahan tersebut letaknya pada proses dan ekses, bukan pada semangat dasar pemekaran wilayah. Artinya kedua hal tersebut perlu dihadapi dan diatasi sebagai “jebakan-jebakan” yang bisa muncul. Pemekaran yang diupayakan dan dikelola secara tepat akan terhindar dari persoalan-persoalan ini.

Lalu apa semangat dasar pemekaran wilayah di Aceh yang perlu didukung? Pertama, seperti sudah disinggung di awal, pemekaran wilayah adalah upaya legal membuat kekuasaan lebih dekat dengan masyarakat, bukan dalam rangka mengendalikan dan menindas, tapi untuk mengetahui secara langsung dan akrab dengan persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Pemekaran mengajarkan kepada kekuasaan bahwa jarak selalu menjadi masalah, sekalipun hanya untuk urusan remeh temeh seperti memperpanjang SIM. Seorang kepala daerah, tapi juga anggota DPRA, dalam wilayah pemerintahan yang lebih memadai karenanya tidak akan memiliki kendala jarak untuk bersua dan memahami aspirasi dan preferensi masyarakat.

Artinya, pemekaran wilayah mendorong proses demokratisasi yang lebih substantif di tingkat lokal dengan tujuan utama membuat penguasa menjadi pelayan kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Rentang kendali menjadi lebih pendek, membuat pemerintah bisa bertindak lebih cepat dan sigap dalam merespon dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Di saat bersamaan ada banyak urusan yang bisa didelegasikan sehingga wewenang tidak bertumpuk di satu tangan dan karenanya menjadi lamban dan tidak fleksibel.

Kedua, pemekaran wilayah juga mendorong peningkatan dan percepatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan, “daerah tertinggal” umumnya berada di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Sebaliknya pembangunan dan perbaikan kesejahteraan cenderung terkonsentrasi pada tempat-tempat yang dekat dengan ibukota. Pemekaran karenanya membuka jalan bagi aliran sumber daya yang lebih lancar dan intens ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal. Wilayah-wilayah ini tidak perlu lagi berebutan untuk menjadi sasaran prioritas pembangunan dan pada gilirannya keterbelakangan dan kemiskinan bisa terurai satu per satu.

Terkait dengan hal tersebut, pemekaran juga membuat pembangunan menjadi lebih kontekstual. Sudah menjadi keluhan yang lazim, bahwa ada banyak program pembangunan yang bias kondisi wilayah tertentu, umumnya wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pemekaran dalam hal ini membuat pembangunan menjadi lebih mudah disesuaikan dengan konteks geografis, demografis, historis dan budaya setempat. Dalam jangka panjang pembangunan bukan saja menjadi lebih terarah, tapi juga lebih tepat sasaran.

Kontekstualisasi—ditambah jarak antara penguasa dan rakyat yang kian dekat—lebih jauh memungkinkan pembangunan lebih terbuka bagi proses-proses partisipatif, baik dalam merancang arah dan strategi pembangunan maupun menikmati hasil dan capaiannya. Partisipasi yang paling utama adalah yang berasal dari kelompok kelompok marginal, misalnya warga miskin dan perempuan. Selama ini pembangunan gagal menyelamatkan karena kelompok-kelompok marginal ini paling banter—itu pun sangat terbatas—hanya menjadi objek saja, jarang menjadi subjek yang ikut menentukan.

Ketiga, pemekaran wilayah Aceh menjadi dua provinsi akhirnya tidak bisa dilepaskan dari urusan pertahanan keamanan. Seperti sudah diketahui, Aceh adalah Provinsi paling barat, yang menjadi gerbang negara bukan hanya terhadap para pengunjung tapi juga berbagai bentuk ancaman. Aceh berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang sangat terbuka dan hanya dipisahkan oleh Selat Malaka dari daratan Asia Tenggara. Sementara ancaman berupa pasukan negara asing masih harus terus di waspadai, infiltrasi barang-barang berbahaya seperti narkoba dan bahkan manusia-manusia yang diperdagangkan merupakan ancaman-ancaman non-konvensional yang kian merajalela. Bahaya infiltrasi narkoba misalnya sangat nyata. Letak Aceh tidak jauh dari “segitiga emas” distribusi barang haram ini di Indocina. Jika tidak direspon dengan bijak, bahaya infiltrasi narkoba berpotensi besar menimbulkan kerusakan spiritual sosial dan ekonomi di tengah masyarakat Aceh.

Dalam konteks ini memperkuat pertahanan dan keamanan Aceh adalah kebutuhan mendesak, sekaligus salah satu kunci utama menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tidak bedanya dengan analogi lampu yang disinggung di atas, menjaga pertahanan dan keamanan sangat terkait dengan cakupan wilayah. Semakin jauh sebuah wilayah dari pusat pengorganisasian pertahanan dan keamanan semakin rentan wilayah tersebut terhadap infiltrasi ancaman yang konvensional maupun non-konvensional. Pemekaran wilayah dengan demikian memungkinkan unit-unit pertahanan dan keamanan menjadi lebih kuat dan reliable sebab cakupan wilayah kerja menjadi lebih sempit dan jumlah area yang perlu dijaga dengan seksama lebih sedikit. Dengan lain perkataan pemekaran wilayah meningkatkan kapasitas pertahanan dan kondisi keamanan Aceh.

Keempat mengapa penting dilakukan pemekaran salah satunya secara politis memberikan peluang bagi partai lain untuk mendapatkan posisi untuk mengirimkan keterwakilannya di parlemen. Ini bagian strategi mendistribusikan kekuasaan agar melahirkan balance of power, sehingga tidak mayoritas dikuasai oleh partai tertentu.

Dari keempat dasar argument yang baru saja diungkapkan ini merupakan alasan-alasan mendasar yang membuat gagasan pemekaran wilayah, menurut tulisan ini, perlu didukung. Sudah tentu proses pemekaran itu sendiri memerlukan upaya yang berhati-hati dan teliti, dilakukan oleh lembaga dan individu yang memang ahli dalam bidangnya dan perlu dijauhkan dari kepentingan-kepentingan sesaat. Tapi seperti yang sudah ditegaskan, potensi masalah-masalah tersebut tidak menggugurkan arti penting pemekaran Aceh menjadi dua provinsi.

Penulis adalah Dosen FISIP Unsyiah dan Peneliti Jaringan Survei Inisiatif

iPustakaAceh

Komentar

Loading...