Unduh Aplikasi

Menilik Putusan PN Suka Makmue Terhadap Gugatan Warga Atas KLHK

Menilik Putusan PN Suka Makmue Terhadap Gugatan Warga Atas KLHK
Foto: Ist

BANDA ACEH - Selasa, 22 November 2019 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue membacakan putusan gugatan warga (derden verzet) Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) selaku terlawan satu, PT Kalista Alam selaku terlawan dua serta yayasan HAKA selaku terlawan tiga.

Sidang dengan agenda putusan dikawal ketat oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya dan dibantu TNI. Setidaknya ada 55 personil yang diturunkan, dengan rincian 45 personil polisi dan 10 personil dari TNI. Setiap pengunjung sidang yang memasuki ruangan diperiksa petugas keamanan guna menghindari adanya yang membawa senjata tajam (sajam).

Saat sidang putusan berlangsung hadir warga Desa Pulo Kruet terutama mereka yang melakukan gugatan yakni Teungku Ilyas, Abdul Rafar, Atip PA, M.Amin ,Siti Hawa, Saini, Adnan ,Darma Putra Mariana, dan Musliadi, selaku pelawan.

Dalam sidang gugatan tersebut para pelawan memberikan kuasa hukum kepada kantor hukum Law Office ISR dan Associates dengan kuasa hukumnya terdiri dari Ibenk Syarifuddin Rani, Suherman Nasution, Dedek Kurniawan dan Kama Rasen.

Sedangkan dari pihak terlawan satu yakni KLHK Kuasa hukumnya dipercayakan kepada Krisna Rya, Jasmin Ragil Utomo, Supardi, Shaifuddin Akbar, Oten Sianipar, Yudi Aryanto, Sri Lestari, Sri Indrawati, Wijayadi Bagus Margono, Fransisca Budyanti, Jovan Juliawan, Yanti Epipahanias, dan Annisa Dwi Silvyanti.

Sedangkan dari terlawan dua yakni PT Kalista Alam menyerahkan kuasa hukumnya kepada Advokat Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, pada kantor hukum Duta Keadilan dengan kuasa hukumnya terdiri dari Hakim Tua Harahap, Sri Yuni Hartati, Mazwindra, faisal Sibarani, Reny Suciati, Lubis, Khairi Rahmadani, dan Andry Gunawan Lubis.

Sedangkan dari yayasan HAKA selaku tergugat intervensi dengan kuasa hukumnya yakni J Halim Bangun, Nurul Ikhsan dan Muhammad Fahmi. Dalam sidang tersebut majelis hakim yang terdiri dari Arizal Anwar selaku ketua majelis, Edo Juliansyah dan Rosnaini selaku hakim anggota

Majelis hakim menjadikan alat bukti yang dilampirkan oleh PT Kalista Alam selaku terlawan II. Adapun alat bukti yang dijadikan pertimbangan tersebut yakni P-17, T.I-13, T.II-6, T.Int-9, dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN- MBO tanggal 8 Januari 2014 halaman 79 sampai dengan 80 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan tersebut, putusan yang dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim Pihak PT Kalista Alam selaku tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika dalam gugatan penggugat yakni Kementerian Lingkungan Hidup, satu-satunya dalil penggugat KLHK bahwa telah terjadi kebakaran lahan seluas 1.605 hektar dan tunduk pada rezim Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 27 Agustus 2011.

Dimana lahan yang telah ditunjukkan penggugat tersebut tidaklah terletak di lahan HGU seluas 5,769 hektar, meskipun menggugat dengan alasan telah terjadi kebakaran dilahan afdeling A4 namun penggugat justru tidak memohonkan peletakan sita jaminan untuk lahan tersebut dimana seperti yang ketahui bersama IUP-B nya sudah dicabut oleh PTUN Banda Aceh sejak tahun 2012 lalu, namun hakim berpandangan kenapa KLHK justru memohonkan sita atas lahan yang lain.

Dalam membacakan pertimbangan terlawan dua itu, hakim menegaskan sekali lagi, yang menunjukkan tujuan gugatan penggugat yang sesungguhnya tidak terkait dengan upaya pemulihan lingkungan hidup.

Selain itu objek yang dimintakan sita atas jaminan, kata majelis hakim, adalah objek yang dijadikan oleh tergugat untuk melaksanakan usahanya dan tidak hanya akan merugikan usaha tergugat juga akan menimbulkan kerugian dan penderitaan ratusan karyawan dan tenaga kerja lepas tergugat yang bekerja dilahan yang dimintakan sita tersebut.

"Sehingga bila mengacu pada yurisprudensi MA (Mahkamah Agung) sebagaimana disebutkan di atas maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan penggugat harus ditolak,” tegas Arizal Anwar, ketua majelis hakim saat membaca petimbangan dari terlawan dua itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim, kewenangan ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai lembaga penerima delegasi eksekusi untuk melakukan eksekusi sebatas apa yang diperintahkan oleh Ketua pengadilan Negeri Meulaboh.

Sebagai lembaga pemberi eksekusi, majelis hakim menyebutkan dimana dalam penetapan pengadilan negeri Meulaboh nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO juncto nomor 50/PDT/2014 PT BNA Jouncto nomor 651 K/pdt/2015 Jouncto nomor 1 PK/Pdt/2017 tertanggal 22 Januari 2019, yang mana ketua Pengadilan Negeri meulaboh hanya meminta ketua pengadilan negeri suka makmue untuk melakukan pelelangan sebidang tanah, bangunan, dan tanaman seluas 5,769 hektar sebagai dalam sertifikat Hak Guna Usaha nomor 27 yang telah diletakkan sebagai sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh.

Sedangkan mengenai tindakan-tindakan yang seperti melakukan pemulihan dilahan seribu hektar, sebut majelis hakim, belum diperintahkan ketua Pengadilan Negeri Meulaboh kepada ketua Pengadilan Suka Makmue hal ini tercermin dari isi penetapan pengadilan negeri tertanggal 22 januari 2019 tersebut.

Berpijak pada pertimbangan tersebut, sehingga majelis hakim menyebutkan gugatan para pelawan yang mengajukan gugatan derden verzet terhadap lahan seluas kurang lebih seribu hektar yang terletak di desa pulo kruet, Kecamatan Darul Makmue menjadi prematur.

Majelis hakim dalam putusannya menyebutkan sampai saat ini Pengadilan Suka Makmue baru menerima perintah dari pengadilan Negeri Meulaboh hanya sebatas mengenai untuk melakukan pelelangan sebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5,769 hektar sebagai dalam sertifikat hak Guna Usaha nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menjadikan para pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan derden verzet dalam perkara ini. Karena objek eksekusi saat ini merupakan tanah seluas 5,769 hektar terdapat dalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dalam gambar situasi nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang sudah diletakkan sita jaminan oleh pengadilan negeri Meulaboh dan akan dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue,” kembali menegaskan dalam bacaan putusan itu.

Menurut pengacara Kalista Alam, Hakim Tua, menyatakan harusnya Negara hadir memberikan pelindungan kepada pengusaha bukan justru dikriminalisasi seperti ini.

“Hukum sebetulnya bicara keadilan bukan dijadikan hukum sebagai alasan menyita aset orang untuk kepentingan orang lain, dimana lokasi terbakar dengan sita aset merupakan dua hal terpisah secara objek hukum,” kata Hakim.

 Dalam bukti yang didalilkan pihaknya, kata dia, titik koordinat yang dituduh KLHK merupakan lokasi diluar HGU, sehingga gugatan warga menunjukkan bukti bahwa lokasi terbakar bukanlah milik Kalista Alam. 

Peta PT Kalista Alam

Atas dasar gugutan warga dan putusan, kata dia, jelas jika kliennya itu (Pt KA) bukan pengusaha tidak taat hukum, dan bahkan telah taat hukum sehingga perusahaan terebut membayar denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan.

“Oleh karenanya kami minta Presiden untuk memberikan perlindungan hukum kepada siapapun warga Indonesia yang mengalami kriminalisasi seperti kami saat ini,” kata Tua Hakim

Menurutnya PT KA, telah dituduh oleh KLHK dalam gugatannya yang dimaktub di dalam putusan No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 melakukan pembakaran di atas lahan bekas IUP-B yang di berikan oleh Gubernur Aceh yang berada di koordinat 96˚32’0’’ - 98˚32’21” BT dan 3˚47’8’’ - 3˚51’22’’ LU.

Namun setelah dilakukan pengecekan data base BPN titik koordinat di maksud, KLHK, tidak benar adanya. Pasalnya, sesuai luas titik koordinat yang ditudukan KLHK tidak hanya berada di wilayah Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Sumatera Utara, jadi apa yang di tuduhkan oleh KLHK kepada PT. Kallista Alam tidaklah benar.

Hakim menegaskan, terhadap penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua pengadilan Negeri meulaboh, yang isinya berbeda dengan amar putusan, dimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO menghukum Tergugat/PT Kallista Alam untuk menganti rugi sebesar Rp. 114.303.419.000 melalui kas negara dan menghukum PT. Kallista Alam untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seribu hektar dengan biaya Rp. 251.765.250.000.

Dasar tersebut, kata dia, maka amar penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk melelang HGU PT KA, jelas ketua Pengadilan negeri Meulaboh,  telah salah, keliru dan berasumsi sendiri dalam membuat penetapan tanpa melihat fakta-fakta yang sebenarnya.

“Dan terhadap lahan seribu hektar yang di minta KLHK kepada PT Kallista Alam untuk memulihkan, PT. Kallista Alam siap memulihkan, pertanyaan nya mana lahan seribu hektar yang mau dilakukan pemulihan tersebut ?,” ucap Hakim dengan penuh tanda tanya.

Dan ia meminta KLHK untuk membuktikan dan menunjukan lokasi lahan seribu hektar yang terletak di desa Pulo Kruet, yang dituduhkan KLHK terbakar dan hendak dilakukan pemulihan itu.

Sementara itu, pengacara warga Ibenk Sarifuddin Rani, menegaskan Putusan Pengadilan Suka Makmue, tersebut merupakan putusan NO dan pihaknya akan melakukan banding

“ Putusan ini merupakan putusan NO atau lebih dikenal tidak ada pihak yang menang, yang  dan Saat ini kami sedang melakukan banding atas putusan Hakim Nagan Raya. Dan perlu saya tegaskan di nagan raya tidak pernah terjadi kebakaran lahan seluas seribu hektar,” kata Ibenk.

Komentar

Loading...