Unduh Aplikasi

Menguji Komitmen Antikorupsi Gubernur di BRA

Menguji Komitmen Antikorupsi Gubernur di BRA
Ilustrasi: Delfi.

KOMITMEN Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk membangun Aceh tanpa korupsi jangan berhenti di Dinas Pendidikan saja. Komitmen ini harus dilaksanakan juga di satuan kerja lain.

Satu di antaranya adalah di Badan Reintegrasi Aceh. Badan ini harusnya steril dari aksi pungutan liar atau jual beli jabatan oleh oknum-oknum pejabat di daerah itu. 

Saat ini, menurut sumber AJNN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aceh sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan jual beli jabatan serta dugaan pungutan liar di Badan Reintegrasi Aceh (BRA). 

Praktik busuk ini diungkapkan oleh juru bicara Komite Peralihan Atjeh (KPA) Kuta Radja wilayah Banda Aceh, Hidayat. Pria itu mengungkapkan dugaan jual beli jabatan di BRA. Dia mengatakan Panglima wilayah KPA Kuta Radja, Abu Salam, mengirim surat usulan rekomendasi kepada Ketua BRA Pusat untuk mencalonkan Abu Hasan sebagai Ketua BRA Satuan Pelaksana (Satpel) Banda Aceh.  

Namun dalam proses, hanya rekomendasi dari putusan panglima saja untuk jadi Ketua BRA Satpel Banda Aceh. Oknum di BRA Aceh meminta uang sebesar Rp 50 juta kepada Abu Hasan sebagai syarat menjadi Ketua BRA Satpel Kota Banda Aceh. 

Namun, saat itu Abu Hasan tidak sanggup membayar uang sebesar Rp 50 juta. Ia hanya memiliki sekitar Rp 20 juta saja. Tapi mereka tidak menerima. Jadi dikasihlah Rp 26 juta karena tak sanggup membayar Rp 50 juta.  

Bukti-bukti tersebut seharusnya bisa menjadi awal untuk membuka selebar-lebarnya dugaan korupsi di lembaga itu. Lembaga sepenting BRA harusnya dikelola oleh orang-orang yang berintegrasi. Karena beban kerja BRA tidak cilet-cilet. Urusan yang dihadapi juga bukan sepele.

Tentu saja ini membutuhkan perhatian Gubernur Aceh. Komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih harus juga dibuktikan dengan membersihkan BRA dari oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari keberadaan lembaga itu. 

Kalau ini tidak dilakukan, kapan BRA akan berhasil melakukan tugas: mengintegrasikan korban konflik dan bekas kombatan, seperti amanah Perjanjian Damai Helsinki. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...