Unduh Aplikasi

Menghindari MarkUp dan Inefisiensi Anggaran Sejak Perencanaan, GeRAK Sarankan Dibentuk Satgassus

Menghindari MarkUp dan Inefisiensi Anggaran Sejak Perencanaan, GeRAK Sarankan Dibentuk Satgassus
Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan pengadaan pullet dan pakan untuk UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR), yang terindikasi harga satuannya diatas standar pemerintah, sementara waktu ditunda pelaksanaannya.

Menurutnya, hal yang perlu segera dilakukan Dinas Peternakan Aceh adalah mengevaluasi harga satuan untuk menghindari terjadinya peristiwa hukum dikemudian hari akibat markup harga satuan sejak dari perencanaan.

“Mumpung ini belum ditenderkan, Disnak Aceh perlu segera melakukan evaluasi harga satuan DPA pullet dan pakan ini agar terhindar dari peristiwa hukum kemudian hari, sudah rahasi umum lah bahwa pwnetapan harga satuan itu kerap digelembungkan,” ungkapnya kepada AJNN, Minggu (21/6).

Baca: Disnak Aceh Akui Harga Pengadaan Diatas Standar

Kata Askalani, terungkapnya dugaan mark up harga satuan ini harus menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan yang ketat terkait penetapan harga satuan dalam RKA dan DPA setiap SKPA.

Penetapan harga melampaui ambang batas harga satuan yang ditetapkan Gubernur kerap terjadi mengakibatkan inefisiensi anggaran. Inefisiensi ini merupakan tindakan yang mengakibatkan timbulnya keuangan negara.

“TAPA jarus jadi pintu pertama untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan ketidak sesuaian antara harga satuan yang diusulkan SKPA dengan ambang batas tertinggi penetapan Gubernur guna menghindari inefisiensi anggaran yang ujungnya merugikan negara,” tambah Askalani.

Selain Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggungjawab atas lolosnya mark up harga satuan dalam DPA adalah TAPA, karena pada dokumen DPA, TAPA turut membubuhkan tandatangan.

“Kalau terjadi masalah hukum akibat penetapan harga satuan dalam DPA, maka yang diminta pertanggungjawabannya tidak saja PA dan SKPA tapi juga TAPA, karena di DPA terdapat persetujuan TAPA,” jelasnya.

Baca: Pengadaan Pullet dan Pakan UPTD BTNR Juga Diduga Digelembungkan

Ia menambahkan bahwa koreksi terakhir harga satuan tersebut ada ditangan Unit Layanan Pelelangan (ULP) melalui Kelompok Kerja (Pokja) dimana Pokja memiliki fungsi melakukan evaluasi dan koreksi harga satauan yang diusulkan dalam dikumen yang diserahkn oleh KPA kepada ULP. Dalam dokumen pelelangan ada PAGU, HPS, ada harga penawaran, serta harga terkoreksi.

“Pintu terakhir menghindari markup harga ada ditangan Pokja, mereka fungsinya melakukan evaluasi dan koreksi terhadap harga satuan yang diusulkan oleh SKPA serta harga penawaran oleh rekanan, lolos tidaknya kan juga ada ditangan Pokja,” jelas Askalani lagi.

Terakhir Askal menyarankan agar Gubernur membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) guna melakukan evaluasi terhadap harga satuan yang diusulakan dalam RKA SKPA. Satgassus ini dapat mendeteksi sejak awal tidak saja mark up harga satuan, tapi juga mark up besaran volume serta adanya dobel anggaran untuk kegiatan yang sama.

“Gubermur harus membentuk Satgassus guna mendeteksi inefisiensi anggaran sejak di RKA, Satgassus ini dapat mengoreksi kemahalan harga satun, besaran volume serta dobel anggaran untuk kegiatan yang sama, jadi peran Satgassus ini lebih pada pencegahan tindak pidana korupsi,” Pungkas Koordinator GeRAK Aceh ini.

Komentar

Loading...