Unduh Aplikasi

Menggugat Wewenang Gubernur Aceh

Menggugat Wewenang Gubernur Aceh
Ilustrasi: drawception

PERJANJIAN damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka harusnya dijadikan peringatan penting untuk menjaga ruh “kemerdekaan” Aceh. Perjanjian damai ini tidak hanya menjadi pluit yang menghentikan serangkaian kekerasan di Aceh, perjanjian ini juga menjadi pintu masuk menuju Aceh yang lebih baik.

Namun yang diharap masih jauh dari kenyataan. Pemerintah pusat sepertinya tidak benar-benar memberikan kepercayaan kepada Aceh untuk mengelola daerah. Semua urusan sepertinya diberikan, namun di balik itu, ada banyak aturan yang memaksa Aceh tunduk dan membuat para pejabat Aceh tak berkutik.

Satu di antaranya adalah pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe. Alih-alih menjadi kewenangan penuh Pemerintah Aceh, pemerintah pusat malah menyerahkan pengelolaannya kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara.

Padahal, kawasan ini menjadi salah satu simbol perlawanan GAM terhadap pemerintah pusat. Di kawasan ini, masyarakat Aceh menggugat ketidakadilan negara yang seenaknya mengeruk isi perut bumi Aceh dan meninggalkan hanya kemiskinan kepada rakyatnya.

Dalam mengurus urusan hutan pun Pemerintah Aceh tak bertenaga. Banyak sekali aturan yang seharusnya tak berlaku di Aceh malah terus dipaksakan untuk berjalan. Padahal, lembaga-lembaga pusat yang ada di Aceh tak berdaya untuk mengurusi hal ini. Alhasil, kerusakan hutan dan ancaman kehilangan empat habitat kunci di Aceh semakin nyata.

Lihat saja betapa mudahnya Pemerintah Pusat memberikan izin operasi kepada perusahaan tambang asing untuk mengeruk emas dari hutan Aceh. Padahal melindungi hutan merupakan bagian utama dari visi dan misi Pemerintah Aceh. Dan keberadaan tambang emas itu akan membuat kondisi hutan Aceh semakin kritis. Lagi-lagi Pemerintah Aceh hanya dianggap sebagai bawahan yang harus tunduk terhadap semua perintah pusat.

Parahnya, dalam urusan kedaulatan Aceh, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sering kali tak sejalan. Semua ini hanya karena urusan “bagi-bagi” kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Semua urusan dijadikan alat barter. Padahal, saat keduanya benar-benar berdiri bersama di hadapan kebutuhan rakyat Aceh, mustahil pemerintah pusat memandang Aceh sebelah mata.

Memang tak mudah untuk membangun negeri yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Tidak hanya infrastruktur, kerusakan yang dialami Aceh juga terjadi pada pola pikir dan kehidupan sosial. Hal pertama memang mudah untuk dilakukan, kerusakan berikutnya membutuhkan obat yang lebih mujarab ketimbang sekadar memberikan ganti rugi kepada masyarakat Aceh lewat dana otonomi khusus atau insentif lainnya.

Karena itu, sudah selayaknya Gubernur Aceh diberikan kewenangan untuk mengontrol sepenuhnya urusan Aceh. Lembaga-lembaga vertikal harus memotong kewenangan mereka di sini. Urusan di Aceh adalah tanggung jawab dan wewenang Gubernur Aceh. Kecuali beberapa aturan seperti urusan pertahanan negara dan mata uang. Dengan demikian, otonomi yang diharapkan, hasil dari perjanjian damai di Helsinki, dapat diwujudkan. Bukan sekadar pepesan kosong yang semakin hari semakin dilupakan maknanya.

Komentar

Loading...