Unduh Aplikasi

Menggugat Penghuni Menara Gading

Menggugat Penghuni Menara Gading
Lukisan pria tua karya Norman Hidayat. Foto: istimewa.

KETUA Mitra Sejati Perempuan Indonesia Syarifah Rahmatillah mengkritik Malik Mahmud Al Haytar. Wali Nanggroe, lembaga yang dipimpin Malik dinilainya tak bermanfaat meski menghabiskan anggaran besar setiap tahun. Wali Nanggroe lebih banyak berada di luar negeri ketimbang mengurusi nanggroe. "Ribut di mana-mana maupun ada orang berantem, Wali Nanggroe hanya duduk di istana gading.

Istana gading, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebut sebagai tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak, dan menyenangkan. Kamus juga mengartikan kata-kata itu sebagai tempat untuk menyendiri, misalnya tempat studi, yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya

Frasa ini mungkin tepat menggambarkan situasi Malik Mahmud. Selama menjabat, hampir tak ada prestasi yang upaya serius yang dilakukan untuk membenahi Aceh. Lembaga itu, misalnya, tak mampu membentuk tuha peut, tuha lapan dan lainnya yang seharusnya dipilih, minimal, satu tahun sejak Qanun Nomor 9 disahkan.

Tak hanya soal kinerja, besarnya dana yang digunakan Wali Nanggroe juga disorot. Bahkan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aceh Karimun Usman meminta Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa keseluruhan uang negara yang dihabiskan lembaga itu. Hasil audit itulah yang dapat dijadikan pegangan untuk mengukur kinerja Wali Nanggroe; bermanfaat atau sia-sia.

Wali Nanggroe memang bertalian dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Sebelum perjanjian damai di Helsinki ditandatangani, Malik Mahmud menjabat sebagai Perdana Menteri GAM. Pertimbangan jabatan ini pula yang mengantarkan Malik menduduki jabatan sebagai wali nanggroe dalam struktur Pemerintahan Aceh pascakonflik.

Namun lembaga ini, di bawah kendali Malik, tak bisa melepas “masa lalu”. Alhasil, lembaga ini gagal menjalankan fungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Keterikatannya pada salah satu partai politik lokal menjadi sandera. Seharusnya Malik melihat Aceh sebagai sebuah kesatuan identitas yang dulu diperjuangkan, bukan menjadi partisan yang akibatnya mendapat penolakan dari pihak yang berseberangan.

Pelajaran mahal ini harusnya tak diulangi lagi di masa depan. Sosok Wali Nanggroe harus benar-benar memiliki kecintaan serta hasrat untuk memperbaiki Aceh. Syarat-syarat itupun harus ditetapkan dalam standar yang dapat diukur. Seperti pengalaman dalam pemerintahan dan mampu membaca Alquran.

Komentar

Loading...