Unduh Aplikasi

Mengerjai KPK

Mengerjai KPK
Ilustrasi: freepik

PARA penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pantas untuk sakit hati atau marah. Upaya yang mereka lakukan dengan susah payah untuk memberangus praktik korupsi menjadi sia-sia karena di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, para koruptor dengan mudah mendapatkan pengurangan hukuman. 

KPK mencatat sekitar 20 perkara, sepanjang 2019-2020, mendapat pengurangan hukuman. Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat, misalnya, akan semakin pesimistis terhadap upaya yang dirancang untuk memberantas kejahatan luar biasa ini. Sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, fenomena pemotongan hukuman oleh KPK ini memberikan imaji buruk bagi masyarakat yang semakin kritis terhadap putusan peradilan.

Jika terus dibiarkan, kepercayaan publik atas lembaga peradilan pun semakin tergerus. Di sisi lain, pemotongan hukuman ini menghilangkan efek jera bagi koruptor. Hal ini akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia.

Para koruptor sempat tiarap saat Hakim Artidjo Alkostar bertugas di Mahkamah Agung. Hakim satu ini menjadi legenda karena tak pernah mengurangi hukuman koruptor. Bahkan Artidjo memperberat hukuman koruptor yang mencoba mengajukan peninjauan kembali. Banyak politikus yang terjerat hukuman kapok. 

Usai purna tugas sebagai hakim agung pada 2018 lalu, Alkotsar saat ini mengemban tugas sebagai anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023. Namun ketiadaan Artidjo di MA membuat koruptor bergerak leluasa, bergerilya di ruang-ruang hakim untuk mendapatkan pengurangan hukuman. 

Karena itu, MA harus segera mengimplementasikan Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan. Pedoman tersebut akan jadi pengikat hakim untuk memberikan putusan. Dan KPK, tak perlu merasa dikerjai.

Komentar

Loading...