Unduh Aplikasi

Mengendus Bau Amis Rekomendasi Tambang CnC

Mengendus Bau Amis Rekomendasi Tambang CnC
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Dermawan merekomendasikan 17 perusahaan tambang kepada Kementerian ESDM untuk dikeluarkan sertifikasi clean and clear (CnC). Rekomendasi itu disampaikan melalui surat bernomor 545/22651 tanggal 28 Desember 2016.

Sejumlah pihak menduga surat itu maladministrasi, pasalnya Sekda menanda tangani surat itu atas nama Gubernur Aceh, sementara saat itu tampuk kempimpinan Pemerintah Aceh dijabat Pelaksana tugas lantaran gubernur defenitif cuti pilkada.

"Artinya ada potensi penyalahgunaan wewenang dengan menyembunyikan ini dari Plt dan gubernur defenitif," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani.

Surat Rekomendasi Tambang Cnc yang ditanda tangani Sekda

 

Selain itu ada empat perusahaan yang direkomendasikan mendapat CnC Izin Usaha Pertambangannya sudah dicabut oleh bupati wali kota.

T Syakur, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh saat itu ( kini anggota anggota Komisi Pengawas BP Migas Aceh) menyurati Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESM pada tanggal 1 Maret 2017.

Dalam surat bernomor 540/144 itu, T Syakur menyebutkan empat diantara perusahaan yang direkomndasikan Sekda untuk mendapat CnC sudah dicabut izinnya oleh bupati.

Kempat perusahaan itu meliputi PT. Nanggroe Kuchi Peuga I, PT. Fajar Putra Manggala, PT. Nanggroe Kuchi Peuga II dan PT. Mineral Nagan Raya.

Surat Kadis ESDM Aceh kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESM 

 

Rekomendasi CnC tambang yang ditanda tangani Sekda tersebut juga diprotes masyarakat. Aktivis lingkungan dan antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di pendopo 12 Maret 2017 mempertanyakan alasan Sekda Aceh mengirimkan surat rekomendasi 17 tambang untuk dikeluarkan clean and clear (CnC) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 17 IUP tersebut terdiri dari 14 IUP Meneral dan Batubara, 3 IUP bukan Meneral dan Batubara

Dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Sekda diperkuat dengan adanya berita acara Finalisasi UIP CnC Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung pada 15 September 2017.

 Berita acara Finalisasi UIP CnC Provinsi Aceh

Dalam berita acara itu disebutkan ada sembilan IUP yang tidak disampaikan SK IUP sehingga tidak dapat dicek wilayah. Ke sembilan perusahaan itu diminta melengkapi dokumen SK IUP palig lambat 2 Oktober 2017.

Komentar

Loading...