Unduh Aplikasi

Mengenalkan Kekhususan Aceh

Mengenalkan Kekhususan Aceh
Ilustrasi: Twisper.

SAAT Aceh berganti nama, dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Aceh, tak banyak pihak yang menyesuaikan hal ini. Di banyak aplikasi di telepon cerdas, misalnya, Aceh masih ditulis dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal-hal lain juga sama. Saat orang Aceh menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, banyak pihak yang merasa aneh dengan sebutan ini. Karena memang, ada banyak perubahan nama yang disesuaikan dengan kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Aceh juga memiliki jabatan Wali Nanggroe, seperti yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Dewan Adat Papua. Tapi tidak di daerah lain. Karena itu, banyak hal yang sebenarnya perlu lebih diperkenalkan kepada orang-orang di luar Aceh.

Tidak hanya dalam urusan penamaan, soal kewenangan juga Aceh berbeda dengan daerah lain. Sering kali orang luar tak paham dengan hal ini dan menganggap urusan itu sama dengan daerah lain. Kecuali tentang jilbab, pakaian ketat dan cambuk. Orang luar umumnya memberikan perhatian terhadap hal-hal ini. 

Dalam urusan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Orang-orang di Jakarta mungkin lupa bahwa Aceh punya aturan sendiri yang memberikan hak, yang dilindungi oleh konstitusi, untuk mengatur sendiri urusan itu. 

Dalam Undang-Undang Minerba juga dinyatakan bahwa semua ketentuan dalam undang-undang tersebut tetap berlaku ke seluruh Indonesia sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus. Di Aceh, aturan khusus itu adalah UUPA. 

Namun hal ini perlu dilakukan dengan cara yang beradab. Misalnya, Pemerintah Aceh rajin-rajin melobi pemerintah pusat, terutama di Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain, agar mereka menyadari bahwa Aceh, walau menjadi bagian dari Republik Indonesia, adalah daerah spesial yang melaksanakan regulasi di daerahnya sesuai undang-undang spesial pula. 

Pembiasaan-pembiasaan ini harus terus dilakukan agar pemerintah pusat terbiasa dan semakin mengenali Aceh. Terutama dalam urusan ketatanegaraan dan hukum. Agar tak ada lagi kesalahpahaman orang-orang di Jakarta dalam memandang Aceh. Karena sedikit kesalahan itu berdampak buruk. Memperbaiki kesalahan itu juga menguras banyak energi.

Komentar

Loading...