Unduh Aplikasi

Bimtek Aparatur Desa, Sekda dan Kepala DPMG: Tidak Ada Telaah

Bimtek Aparatur Desa, Sekda dan Kepala DPMG: Tidak Ada Telaah
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Terkait surat yang dilayangkan oleh LSM SIAP kepada Pemerintah kabupaten Aceh Barat, untuk kegiatan Bimbingan Tehnik (Bimtek) yang berlangsung di Batam yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Meuligoe Hotel pada Juni 2019 lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat, Adonis, menolak memberikan keterangan.

Saat ditanya terkait ada atau tidak perannya dalam menelaah surat LSM SIAP yang telah mendapat disposisi Bupati Aceh Barat Ramli MS sesuai dengan dokumen yang diperoleh AJNN, sekda meminta untuk menanyakan langsung hal itu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (DPMG).

“Saya tidak telaah, saat itu saya minta DPMG untuk telaah, jadi tanya DPMG saja,” kata Adonis, sambil berlalu pergi meninggalkan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengikuti Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19), pada Rabu, (3/6).

Sementara itu Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat, Erniwanti, juga mengaku tidak melakukan telaah atas surat lembaga yang menawarkan jasa kegiatan Bimtek bagi aparatur desa tersebut.

Baca: Kasus OTT Bimtek: Kapolres Sebut Sudah Dilimpahkan, Kejari: Belum Ada

Erniwanti, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Batam itu merupakan kesepakatan langsung antara Kepala Desa dengan lembaga itu. Disebutnya, Kegiatan Bimtek itu dilakukan dalam dua tahap.

Dimana pada tahap pertama itu dilakukan oleh LSM L-PERAN, sedangkan untuk tahap dua dilakukan oleh LSM SIAP dan pada saat itu ia belum menjadi Kepala DPMG, hingga berlangsungnya OTT.

Meski berbeda LSM, kata dia, dalam pelaksanaan Bimtek untuk aparatur desa itu namun para pelaksana Bimtek bagi aparatur desa itu merupakan orang yang sama.

“Bimtek itu ada peraturannya. Bimtek itu terjadi karena permintaan atau kesepakatan dari Keuchik-Keuchik itu sendiri (Kepala Desa) dengan pihak ketiga tanpa DPMG,” kata Erniwanti, kepada AJNN, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).

Baca: Kasus OTT Bimtek: Kontribusi Disetor, Dana Desa Tak Kembali

Dikatakannya, sebelum pelaksanaan berlangsung saat itu para Kepala Desa bersama dengan LSM SIAP membahas kegiatan itu di aula Badan Perencanaan Pembangunan Desa (BAPPEDA), yang saat itu dikumpulkan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Barat.

“Dalam pertemuan itu ada komitmen antara mereka dengan LSM SIAP jika mereka ingin pergi Bimtek Batam, pada saat itu padahal Bupati menginginkan dilakukan di Meulaboh saja atau paling tidak di Banda Aceh. Tapi itu kan permintaan mereka, waktu itu saya belum di DPMG,” ujarnya.

Erni mengaku, pada kegiatan Bimtek tahap dua ia sudah di dinas yang mengurusi desa, akan tetapi masih menjabat kepala bidang.

Ia menambahkan, dalam kegiatan Bimtek tersebut DPMG sama sekali tidak memiliki peran apapun, lantaran kata dia semua tahapan kegiatan mulai dari pendataan nama hingga pembayaran biaya registrasi kegiatan kepada LSM tersebut langsung dilakukan oleh aparatur desa kepada LSM SIAP.

Saat ditanya lebih lanjut terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek yang tidak dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh aparatur gampong, Erni menjelaskan penggunaan dana desa itu dapat dilakukan lantaran dalam keadaan mendesak, dan nantinya dapat kembali diajukan dianggaran perubahan.

“Yang jelas dari ketiga kepala dinas mulai dari tahap I pak Hasbalah, lalu pak Jufri dan setelah itu saya itu tidak ada yang melakukan telaah,” kata Erni. 

Komentar

Loading...