Unduh Aplikasi

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Lakukan Penyederhanaan Birokrasi
Dokumen AJNN.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA), Akmal Malik meminta semua Gubernur, Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah masing-masing.

Dalam surat Nomor:    130/1970/0TDA tertanggal 26 Maret 2021 itu disebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi tersebut menyusuli surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ tanggal 31 Agustus 2020 yang juga terkait tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Sambil menunggu pengesahan regulasi pengaturan hal tersebut serta mengingat tenggat waktu pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang singkat, maka diharapkan agar seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti sejumlah hal terkait kebijakan itu.

Adapun tindaklanjut yang harus dilakukan para kepala daerah adalah, pertama segera melakukan tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi di seluruh perangkat daerah dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja.

Adapun kriteria unit kerja yang akan disederhanakan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup antara lain satu, analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan. Dua, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Tiga, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Empat,     pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Lima, pelayanan teknis fungsional.

Selanjutnya unit kerja yang dipertahankan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup, satu, kewenangan otorisasi bersifat atributif. Dua sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan. Tiga sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri. Empat, sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

Kedua, dalam melakukan tahapan identifikasi, perlu melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menjamin ketersediaan anggaran sebagai implikasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

Tahapan penyederhanaan birokrasi sendiri yaitu pertama melalui identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh pemerintah daerah pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021.

Pemberian persetujuan hasil identifikasi jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh Kemendagri pada minggu kedua bulan Juni 2021. Selanjutnya pelantikan jabatan fungsional dan pelaporan hasil penyederhanaan birokrasi kepada Kemendagri paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni 2021.

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa hasil identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk soft copy dan hard copy, paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam menindaklanjuti kebijakan ini Pemerintah Provinsi diharapkan memfasilitasi setiap pelaksanaan tahapan yang dilakukan o!eh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat isi surat yang juga ditembuskan ke Menpan RB tersebut, dan informasi dari sejumlah sumber yang diperoleh AJNN, sepertinya sejumlah pejabat di posisi jabatan administrasi akan dialihkan ke jabatan fungsional. Biasanya jabatan administrasi itu merupakan jabatan eselon IV.

Eselon IV sendiri merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat yang terdiri dari dua jenjang eselon IVA dan IVB. Jabatan untuk eselon ini terdiri dari Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan Kepala Seksi (Kasi).

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...