Unduh Aplikasi

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penanggulangan Covid-19 di Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penanggulangan Covid-19 di Desa
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Kompas

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Prof. Tito Karnavian, mengintruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk menempuh langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa.

Dalam surat tanggal 2 April 2020 itu, Tito Karnavian meminta kepala daerah mengantispasi dan menangani dampak penularan Covid-19 dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desa, berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten/kota.

Pemda juga diminta menfasilitasi desa dalam menghimbau seluruh masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti protokol-protokol di bidang kesehatan, komunikasi, informasi dan protokol lainnya dalam penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor Hk.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Covid-19.

Baca: Pemda Diberi 7 Hari Alokasikan Dana Covid-19, Bila Tidak Dana Transfer Dirasionalisasi

Kemudian, pemda juga memfasilitasi pemerintah desa agar mengalokasikan dukungan pelaksanaan melalui APBDesa untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19, melalui pos jenis Belanja Tak Terduga, pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

"Sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," tulis mantan Kapolri tersebut dalam suratnya.

Baca: Terkait Realokasi Anggaran, Plt Gubernur Aceh Hanya Perlu Melapor ke Mendagri

Selanjutnya, menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2021, untuk mengalokasikan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, yang digunakan untuk membiayainya kejadian tak terduga, seperti bencana alam dan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Kepada kepala daerah, Tito juga meminta untuk menfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya.

"Agar melaporkan perkembangan kegiatan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa," perintah Tito kepada seluruh kepada kepala daerah di akhir suratnya.[]

Komentar

Loading...