Unduh Aplikasi

Mencurangi Bangsa Sendiri

Mencurangi Bangsa Sendiri
Ilustrasi: Padraig

PEMERINTAH harusnya tidak menutup mata terhadap keberadaan 43 tenaga kerja asing asal Cina yang bermasalah. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan mereka bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya.

Awalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengungkapkan keberadaan 29 tenaga kerja asal Cina yang bermasalah. Setelah dicek ulang, jumlah mereka bertambah hampir dua kali lipat.

Semua pekerja itu bermasalah, secara administrasi, bermasalah dalam izin kerja. Ada jjuga yang habis masa kerja. Di saat bersamaan, Imigrasi Meulaboh seperti menutup mata atas kejadian ini. Imigrasi harusnya memberikan sanksi tegas terhadap para pekerja yang melanggar aturan kerja. Para pekerja bermasalah ini harusnya segera dipulangkan ke negara asal mereka.

Izin tinggal memang kerap disalahgunakan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Mereka memanfaatkan celah bebas visa kunjungan (VOK dan BVK) kepada sejumlah negara. Dan ini menjadi peluang bagi sejumlah perusahaan mempekerjakan orang asing di Indonesia.

Selain menyamar sebagai turis, permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja. Biasanya, di dalam paspor mereka, mereka bekerja untuk jabatan dan waktu tertentu. Sering pula perusahaan pengguna jasa menyembunyikan keberadaan mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengancam pekerja asing yang tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas, hingga penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, dengan denda tindakan administratif keimigrasian berupa membayar biaya beban/denda.

Mereka juga dapat dideportasi dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sanksi untuk pelanggaran penggunaan TKA juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013.

Pihak yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin dikenakan hukuman penjara 1-5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta–Rp 400 juta. Tentu saja ini bukan hukuman yang ringan.

Jika jabatan tenaga kerja asing tidak sesuai kompetensi dan pemberi kerja tidak menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping, manajemen perusahaan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara 1–12 bulan dan denda Rp 10 juta–Rp 40 juta. Izin perusahaan untuk mempekerjakan tenaga asing juga terancam dicabut.

Celah ini hendaknya tidak dijadikan bancakan oleh oknum pejabat di kantor keimigrasian. Aturan ini dibuat untuk melindungi para pekerja lokal dan melindungi agar tidak ada kerugian negara. Jangan sampai, penemuan terhadap keberadaan pekerja asing asal Cina ini malah menjadi ajang mencari keuntungan. Itu sama saja dengan berkhianat terhadap bangsa sendiri.

Komentar

Loading...