Unduh Aplikasi

Mencabut Maklumat Kapolri

Mencabut Maklumat Kapolri
Ilustrasi: csoonline.

KEPALA Kepolisian RI harus segera mencabut Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. 

Ini adalah maklumat yang dibuat polisi untuk mengawal Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Maklumat ini tidak hanya salah arah. Maklumat ini juga merupakan penyesatan demokrasi. Maklumat ini membatasi hak asasi manusia. Padahal seluruh warga negara berhak hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F. 

Negara juga menjamin hak itu dalam sejumlah peraturan lain. Seperti ada Pasal 14 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 

Selain itu, khusus dalam konteks pembatasan hak atas informasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, juga tunduk pada mekanisme yang diatur Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui UU 12/2005.

Negara dan aparaturnya tak boleh melangkah mundur dalam menjalankan kebebasan berpendapat. Dan bukan kali ini saja negara mencoba membungkam publik dan memberangus hak masyarakat terhadap informasi. 

Agustus 2019, pemerintah, atas nama negara, membatasi penggunaan internet di Papua terkait keributan di daerah itu di saat pemerintah mengklaim mampu mengatasi konflik di Papua. Akibatnya, semua orang di Papua, tidak dapat mempergunakan internet sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tak perlu ragu meminta maaf dan mencabut maklumat itu. Karena ini bukan tentang FPI. Ini adalah tentang menyelamatkan demokrasi Indonesia. Membuat maklumat khusus hanya untuk FPI dan menakut-nakuti masyarakat bukan zamannya lagi. Jangan korbankan rakyat dan semangat kebebasan berpendapat ini hanya karena urusan secuil. 

Komentar

Loading...