Unduh Aplikasi

Menawar Kedaulatan

Menawar Kedaulatan
Ilustrasi: share america.

RENCANA PT Meulaboh Power Generation mendatangkan 44 pekerja asing asal Cina benar-benar keterlaluan. Perusahaan ini bukan hanya mengabaikan etika dalam berbisnis. Perusahaan yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap 3 dan 4 di Nagan Raya itu jelas-jelas mengangkangi aturan. Padahal, baru saja perusahaan itu berjanji untuk tidak melakukan hal itu.

Wajar jika Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Habibi Insuen, berang. Bahkan, menurut dia, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh tidak mengetahui rencana pekerja asal Cina, Jumat depan. 

Kabar tentang rencana kedatangan 44 pekerja asal Cina itu diterima setelah Disnaker Nagan Raya menerima tembusan dari perusahaan yang meminta pemeriksaan kesehatan terkait covid-19 kepada satuan tugas di daerah itu. Surat ini lantas diteruskan kepada Disnakermobduk Aceh seraya meminta agar mereka mengirimkan petugas untuk memeriksa dokumen para pekerja tersebut. Terutama karena itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Beberapa waktu lalu, perusahaan itu juga memasukkan 38 pekerja asal Cina ke Nagan Raya secara ilegal. Para pekerja itu masuk ke Aceh menggunakan visa kunjungan sebagai wisatawan. Padahal sudah sangat terang benderang bahwa mereka akan bekerja dan mendapatkan uang dari Aceh. Dan untuk itu, ada aturan khusus.

Namun perusahaan santuy. Mereka seperti tak menganggap bahwa Aceh adalah daerah yang berdaulat. Yang jelas, perusahaan itu tak mungkin berani bertindak sesuka hati jika tidak dibeking oleh aparat negara. Karena untuk masuk ke Aceh, mereka seharusnya melewati proses pemeriksaan di keimigrasian. Tentu ada alasan khusus yang membuat imigrasi seolah-olah tak melihat para pekerja asal Cina itu masuk ke Jakarta dan meneruskan perjalanan ke Aceh.

Untuk itu, Kepala Disnakermobduk Aceh harus bertindak tegas. Dia harus berani berdiri di luar pintu bandara dan melarang para pekerja itu keluar dari areal bandara. Kepala dinas terkait juga perlu melibatkan kepolisian dan militer karena kedatangan para wisatawan yang menyaru sebagai pekerja ini adalah sebuah kejahatan. Normalnya, mereka harus dideportasi.

Disnakermobduk juga harus meminta agar keimigrasian bertindak tegas sejak dari Bandara Soekarno-Hatta. Jangan sampai, kedatangan para pekerja asing asal Cina ini malah menyebabkan kekacauan yang berbuntut pada tudingan bahwa Aceh adalah daerah yang tidak toleran. Karena ini bukan masalah toleransi. Ini adalah masalah kedaulatan.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...