Unduh Aplikasi

Menguji Bisa Supervisi

Menguji Bisa Supervisi
Ilustrasi.
PENGUSUTAN kasus dugaan penggelembungan harga truk pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebuah langkah maju. Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sebagai tuan rumah, mengambil langkah cerdas untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan tepat dan cepat, sesuai harapan publik di Aceh.

Hal ini juga menjadi pengobat hati masyarakat yang mengharapkan kehadiran komisi antirasuah di daerah-daerah yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Di tingkat nasional, “prestasi” Aceh cukup tinggi dengan masuk dalam 10 besar peringkat provinsi paling korup di Indonesia versi Indonesian Corruption Watch.

Keterlibatan KPK, meski hanya sebatas supervisi, memberikan dorongan tenaga bagi kejaksaan untuk mengungkap dan menangkap orang-orang yang menjarah uang rakyat. Keterlibatan KPK dalam kasus ini jelas menjadi pelecut bagi kejaksaan menerobos sejumlah tembok yang kerap membentur aparat saat berhadapan dengan kekuasaan dan mafia di daerah.

Saat ini, pemerintah mendorong gerak kejaksaan dan kepolisian untuk mengungkapkan kasus korupsi. Dan ini dilakukan lewat peran koordinasi dan supervisi dengan KPK. Di sejumlah daerah, hal ini mulai menunjukkan kemajuan. Selain lebih cepat, penangan kasus-kasus korupsi menjadi semakin efektif. Hampir 50 persen kasus korupsi yang ditangani bersama oleh kejaksaan-KPK dan kepolisian-KPK naik ke meja hijau tanpa vonis bebas.

Memang tak mudah mengubah paradigma ini. Apalagi mengikis ego sektoral yang kerap muncul. Sejumlah aparat di daerah yang menganggap dirinya “raja” tentu berpikir 10 kali sebelum menggandeng KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi.

Yang sering terjadi adalah kecenderungan untuk memperlambat pembahasan kasus dengan berbagai alasan, sepanjang hal itu dapat menambah pundi-pundi tabungan. Para tersangka dijadikan “sapi perah”. Jika tak sanggup lagi membiayai “kenakalan” aparat, baru kasusnya diproses.

Di Aceh, supervisi antara kejaksaan-kepolisian-KPK seperti tak bisa ditunda-tunda lagi. Banyak kasus-kasus yang mengendap di kepolisian dan kejaksaan hanya karena alasan sepele, seperti ketiadaan tenaga dan saksi ahli, atau keterlambatan hasil audit auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Dalam kasus truk pemadam kebakaran, langkah cepat Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan 10 orang sebagai tersangka belum cukup. Kejaksaan harus segera menyeret para pelaku ke meja hijau. Memastikan mereka tak mempunyai celah untuk lolos dari jerat hukum.

Hanya ini cara satu-satunya untuk membuktikan bahwa jurus supervisi ini benar-benar ampuh. Dan jurus ini akan bisa dipakai dalam mengungkapkan kasus-kasus megakorupsi yang menggurita di Aceh.

Komentar

Loading...