Unduh Aplikasi

Menanti Malang di Samarkilang

Menanti Malang di Samarkilang
Ilustrasi: LeoZ.

PEMERINTAH Aceh seharusnya paham betul bahwa banjir dan kekeringan yang terjadi di Aceh merupakan dampak dari pengelolaan hutan yang semberono. Dan ini adalah buah dari kesalahan kebijakan yang terjadi bertahun-tahun. 

Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ekologi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah. Apalagi hampir semua pejabat pemerintah menetap di kota-kota di Aceh. Mustahil mereka merasakan kesusahan yang dialami warga yang menetap di kawasan pedalaman atau pinggiran. 

Yang paling merasakan kesusahan dari banjir dan kekeringan ini adalah rakyat kecil. Mereka yang sehari-hari hanya berharap uang seperak dua perak. Bukan mereka yang lalu lalang menggunakan kendaraan kabin ganda. Bencana ekologi itu menjadi mesin pemiskinan yang efektif bagi mereka. 

Saat banjir datang, otomatis setiap kepala keluarga yang terdampak tak dapat bekerja. Dalam sehari, satu kepala keluarga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang, taroklah, Rp 50 ribu. 

Dalam hitung-hitungan sederhana, dari 10 ribu kepala keluarga yang terdampak, setiap hari selama banjir merendam daerah mereka, sekitar Rp 500 juta melayang. Belum lagi kerusakan rumah, perabotan, alat-alat elektronik, atau barang-barang lain. Jumlah ini akan membengkak jika ditambah dengan ternak yang tersapu air bah atau alat transportasi yang terendam. 

Belum lagi kering duka akibat banjir, muncul pula wacana Pemerintah Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air di Samarkilang. Areal pembangunannya akan membabat lebih 100 hektare tutupan hutan yang menyimpan keanekaragaman hayati terkaya di hutan Sumatera. 

Membiarkan PLTA ini berdiri adalah bencana baru. Tidak hanya banjir dan kekeringan yang semakin dirasakan oleh masyarakat di daerah yang lebih rendah, pembangunan PLTA itu juga mengancam keberadaan hewan-hewan eksotis yang jumlahnya semakin sedikit, dampak dari kerusakan habitat. 

Bupati Bener Meriah dan Gubernur Aceh harus menjelaskan dan meyakinkan Pemerintah Indonesia bahwa banyak sumber energi alternatif yang bisa diciptakan untuk memenuhi hasrat mereka mendapatkan listrik 82 MW. Kekayaan alam yang tersimpan di Samarkilang tak sebanding dengan iming-iming keuntungan dari produksi listrik itu. 

Atas nama kemanusiaan dan akal sehat, Bupati Bener Meriah dan Gubernur Aceh harus menolak rencana ini. Sudah terlalu banyak contoh. Sudah terlalu banyak air mata rakyat yang tumpah akibat petaka beruntun ini. Bahkan keledai pun tak mau jatuh dua kali di lubang yang sama.  

Komentar

Loading...