Unduh Aplikasi

Menang Tender Jalan Geumpang-Pameu Seksi III, PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli

Menang Tender Jalan Geumpang-Pameu Seksi III, PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli
Widodo, warga Duren Sawit Jakarta Timur yang namanya diduga dicatut dalam dokumen proyek Jalan Geumpang- Pameu. Foto: IST.

BANDA ACEH - PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT SMI) diduga memakai nama seseorang tanpa izin untuk posisi manajer Pelaksana dalam dokumen Surat Perjanjían Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu seksi III. 

Informasi itu disampaikan oleh seorang pria bernama Widodo warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam surat yang dikirimkan kepada pihak PPK 3.2 Provinsi Aceh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah III (3) Provinsi Aceh pada tanggal 1 Maret 2021.

Dalam surat itu disebutkan bahwa namanya tercantum sebagai tenaga Ahli pada proyek dengan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor: HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.lll/09/APBN/2021 tanggal 23 Februari 2021. Surat perjanjian itu ditandatangani oleh PPK 3.2 Provinsi Aceh Satker PJN 3 Provinsi Aceh dengan PT. SMI.

Dalam surat yang dikirimkan Widodo ke pihak PPK 3.2 menyebutkan bahwa dirinya selama ini tidak pernah menjadi Tenaga Ahli PT. SMI.

Selain itu Widodo yang merupakan alumni Fakultas Tehnik Universitas Trisakti tersebut mengatakan bahwa pengusulan namanya sebagai Manager Pelaksana dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu Seksi III tersebut tanpa konfirmasi dan persetujuan dari dirinya.

"Setiap berkas yang ada dalam dokumen penawaran PT SMI dan dokumen lainnya yang bertanda tangan atas nama saya adalah palsu, karena saya tidak pernah menandatanganinya," sebut Widodo dalam surat tersebut.

Kemudian kata Widodo, Sertifikat keahlian (SKA) atas nama dia yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, juga tanpa persetujuan dirinya sebagai pemilik Sertifikat Keahlian (SKA). Selain itu Sertifikat Keahlian (SKA) yang dilampirkan adalah Sertifikat Keahlian (SKA) lama yang masih hardcopy, belum dalam bentuk digital.

Untuk itu dirinya berharap pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh untuk membatalkan kontrak yang telah ditandatangani. Karena menurutnya, PT SMI telah menyampaikan data dan dokumen palsu dalam penyampaian dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

Widodo juga meminta pihak PPK memberi sanksi kepada perusahaan PT SMI dengan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam. 

"Namun apabila PPK tidak membatalkan kontrak dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka saya dengan terpaksa akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan secara resmi permasalahan ini kepada para pihak penegak hukum," kata Widodo.

Surat yang disampaikan Widodo kepada pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Aceh.

Tanggapan PPK 3.2 Satker PJN 3 Aceh

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, AJNN pada Minggu (28/3/2021) berusaha menghubungi kepala Satker PJN Wilayah Ill Provinsi Aceh, Ryandra Narlan dan PPK 3.2 Satker PJN 3 Aceh, Chandra Irawan. Namun hanya Chandra Irawan yang menjawab konfirmasi AJNN.

Chandra Irawan kepada AJNN mengatakan bahwa terkait persoalan ada "personil" atas nama Widodo saat penawaran, masih menjadi ranah dan tanggung jawab Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh.

"Kami dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 baru melakukan verifikasi dan klarifikasi Pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK saat Rapat Pre Award Meeting (PAM)," ungkap Chandra.

Menurut Chandra, apabila semua bukti kelengkapan baik isian kualifikasi dan sertifikat personil sah secara dokumen, baru pihaknya melakukan penunjukan pemenang untuk paket Geumpang-Pameu Seksi III sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

Secara detail Chandra menjelaskan bahwa pada intinya proses tender dan personil ada di BP2JK atau istilah di Aceh menurut Chandra bernama ULP. Sehingga PPK tidak ikut campur dalam hal tersebut.

"Apa yang dipilih oleh BP2JK atau ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan mereka verifikasi. Tapi kami tidak menghadirkan Widodo," ujar Chandra.

Terkait adanya komplain Widodo setelah penunjukan oleh BP2JK menurut Chandra sudah lewat, karena penandatangan kontrak sudah dilakukan pada 23 Februari 2021.

"Seharusnya Widodo, mengirimkan surat keberatan sebelum penetapan pemenang oleh BP2JK. Penetapan pemenang sendiri sudah dilakukan sekitar tanggal 14 Januari 2021," ujar Chandra.

"Jadi PPK tidak terkait dengan pemilihan pemenang. Setelah ditunjuk pemenang oleh BP2JK, maka PPK melakukan verifikasi lagi sesuai Permen PU," kata Chandra menambahkan.

Komentar

Loading...