Unduh Aplikasi

Menang Tender Jalan Geumpang-Pameu Seksi III, PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli

BANDA ACEH - PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT SMI) diduga memakai nama seseorang tanpa izin untuk posisi manajer Pelaksana dalam dokumen Surat Perjanjían Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu seksi III.  

Informasi itu disampaikan oleh seorang pria bernama Widodo warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam surat yang dikirimkan kepada pihak PPK 3.2 Provinsi Aceh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah III (3) Provinsi Aceh pada tanggal 1 Maret 2021. 

Dalam surat itu disebutkan bahwa namanya tercantum sebagai tenaga Ahli pada proyek dengan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor: HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.lll/09/APBN/2021 tanggal 23 Februari 2021. 
Surat perjanjian itu ditandatangani oleh PPK 3.2 Provinsi Aceh Satker PJN 3 Provinsi Aceh dengan PT. SMI. Dalam surat yang dikirimkan Widodo ke pihak PPK 3.2 menyebutkan bahwa dirinya selama ini tidak pernah menjadi Tenaga Ahli PT. SMI. 

Selain itu Widodo yang merupakan alumni Fakultas Tehnik Universitas Trisakti tersebut mengatakan bahwa pengusulan namanya sebagai Manager Pelaksana dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu Seksi III tersebut tanpa konfirmasi dan persetujuan dari dirinya.

"Setiap berkas yang ada dalam dokumen penawaran PT SMI dan dokumen lainnya yang bertanda tangan atas nama saya adalah palsu, karena saya tidak pernah menandatanganinya," sebut Widodo dalam surat tersebut. 

Kemudian kata Widodo, Sertifikat keahlian (SKA) atas nama dia yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, juga tanpa persetujuan dirinya sebagai pemilik Sertifikat Keahlian (SKA). 

Selain itu Sertifikat Keahlian (SKA) yang dilampirkan adalah Sertifikat Keahlian (SKA) lama yang masih hardcopy, belum dalam bentuk digital. Untuk itu dirinya berharap pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh untuk membatalkan kontrak yang telah ditandatangani. 
Karena menurutnya, PT SMI telah menyampaikan data dan dokumen palsu dalam penyampaian dokumen penawaran dan dokumen kontrak. 
Widodo juga meminta pihak PPK memberi sanksi kepada perusahaan PT SMI dengan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam.  
"Namun apabila PPK tidak membatalkan kontrak dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka saya dengan terpaksa akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan secara resmi permasalahan ini kepada para pihak penegak hukum," kata Widodo. 

Surat yang disampaikan Widodo kepada pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Aceh.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...