Menakar Sub Holding di Usia Satu Tahun

Menakar Sub Holding di Usia Satu Tahun
Foto: Ist

Oleh: Salamuddin Daeng

Hampir setahun perjalanan waktu yang telah dilalui dalam proses sub holding Pertamina. Anak-anak perusahaan Pertamina dipisahkan dari induknya, agar  bisa diprivatisasi atau dijual sebagian sahamnya kepada publik. Cara jualnya dengan melalui IPO di bursa saham. Induknya, Pertamina tidak bisa diprivatisasi karena dilarang oleh konstitusi.

Sub holding Pertamina bahkan telah menjalar ke PLN. Anak-anak perusahaan PLN akan dipreteli untuk digabungkan dengan anak perusahaan Pertamina dalam skema sub holding. Kali ini yang pertama diembat adalah unit usaha PLN di bidang energi terbaharukan yakni pembangkit geotermal. 

PLN pun meradang, karena bagi PLN memiliki pembangkit energi terbaharukan adalah bagian dari prestasi PLN dalam mengejar target bauran energi. Kehilangan pembangkit geotermal adalah musibah bagi PLN.  Perusahaan ini selalu menjadi sasaran kampamye negatif oleh organisasi lingkungan karena dianggap tidak komitmen pada transisi energi. 

Apesnya justru dalam skema sub holding ini malah pembangkit terbaharukan diembat oleh pihak lain. Padahal nantinya, capaian perusahaan dalam bauran energi akan menjadi standar bagi PLN dalam bidang keuangan dalam  mendapatkan pinjaman murah, investasi baru dan lain sebagainya.


Apa Muanya  Para Menteri?

Sub holding anak perusahaan pertamina dan juga anak perusahaan PLN sesungguhnya bertujuan untuk mencari uang. Ini tujuan pokok dan utama. Setelah sub holding uang diharapkan akan mengalir baik melalui skema utang baru, investasi baru dan hasil jual saham. 

Semua berangan-angan akan dapat uang besar. Khayalan pemerintah ini tampaknya  didasarkan pada asumsi bahwa aset perusahaan migas pasti laku jika dijjual dan banyak pembelinya. Jika swasta diberi peluang masuk dalam bisnis Pertamina maka banyak pemilik modal yang akan tergiur. Mereka akan berbondong-bondong membeli saham anak perusahaan pertamina yang di IPO nantinya.

Sub holding ini menyasar usaha hulu pertamina atau usaha dibidang ekplorasi dan ekploitasi minyak. Di masa lalu usaha penyedotan minyak ini adalah sumber uang yang  paling menggiurkan. Perusahaan asing selama ratusan tahun menyedot minyak di Indonesia. Sekarang banyak perusahaan asing sudah kabur dalam bidang ini. Blok minyak mereka dibeli oleh  Pertamina. Pertamina membelinya dari pemerintah. Diantaranya blok mahakam, blok rokan, ONWj dll.  

Setelah dibeli Pertamina, blok blok ini dikelola oleh anak perusahaan Pertamina yang akhirnya di sub Holding kemudian selanjutnya di IPO. Aset anak perusahaan di bagian hulu ini sangat besar. Aset yang besar ini diharapkan bisa laku dijual demi dapat cuan.

Lalu kelompok kedua adalah kilang-kilang Pertamina. Sama dengan hulu, kilang meskipun usianya sudah tua tapi ini adalah aset yang bernilai ekonomi besar. Masih menghasilkan  banyak uang. Swasta pun pasti tertarik menanamkan cuan disini. Demikianlah yang diangankan para menteri. Selama ini kilang sulit dapat modal. Kilang tidak terbangun dan tidak berkembang. Segitu gitu saja dari dulu. 

Beberapa waktu lalu kilang pertamina terbakar secara beruntun, mulai dari kilang balikpapan, diikuti kilang balongan lalu selanjutnya kilang cilacap. Ribuan orang diungsikan dan terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. Kilang kilang tua ini akan disub holding dengan harapan dapat cuan, uang masuk dan saham laku keras. Demikian angan-angan para menteri dalam urusan kilang ini.

Tidak sebatas itu usaha Pertamina di bidang pembangkit listrik geotermal menjadi alat mencari cuan ditengah krisis dan pandemi copid. Dalam hal ini PLN keserempet. Aset pembangkit geotermalnya direnggut, untuk dijual ketengan  bersama pembangkit geotermal pertamina yang dikelola PGE. PLN meradang karena bisa kehilangan prestasi dibidang bauran energi. Sementara pembangkit terbaharukan lainnya milik PLN seperti PLTA sulit dibangun karena diperas pajak macam-macam termasuk pajak air. 

Aset pembangkit PLN ini akan diserahkan pada PGE untuk dijual kepada investor. Ini mungkin diharapkan para menteri Jokowi agar dapat cuan besar dari isu perubahan iklim. Aset geotermal ini mungkin akan dijadikan umpan cacing menarik uang dari kesepakatan COP 26 Skotlandia. Tapi apa benar caranya dengan menjual pembangkit secara ketengan begitu bisa dapat cuan?

Setahun Sudah Ada Hasil?

Nampaknya para menteri Presiden Jokowi senangnya cuap-cuap saja, biar dikira kerja oleh presiden. Tapi hasil kerjanya tidak ada. Sebagai bukti, apa prestasi mereka dalam mengatasi kebangkutan Garuda. Ya ujung-ujungnya Garuda  mendapat suntikan dari APBN. 

Tidak ada terobosan dalam mengatasi kebangkrutan BUMN karya, dan menyelamatkan keuangan BUMN holding tambang yang uangnya kesedot beli saham Rio Tinto di Freeport grasberg Papua, serta  puluhan BUMN lainnya sekarang di ujung tanduk tersandera utang besar.

Perhatikan menteri Jokowi dalam hal ini menteri BUMN,  cuma gonta ganti pejabat komisaris BUMN. Menempatkan orang dalam lingkaran pendukung kekuasaan di posisi penting di BUMN. Tapi hasilnya apa? Di depan mata mereka hanya menonton BUMN berguguran satu persatu dihantam krisis dan ekonomi copid-19. 

Tidak ada langkah terobosan. Langah mereka muter-muter dalam lingkaran, gak punya jalan keluar. Lalu bikin khayalan sub holding, jual ketengan anak perusahaan Pertamina untuk dapat cuan. Tapi langkah tehnisnya tidak jelas.

Padahal sub holding sudah hampir setahun berjalan sejak ditetapkan, tapi nyatanya  tak bisa dilaksanakan. Mereka para menteri hanya bermain-main wacana tapi tak tampak eksekusinya. Boro-boro mau dapat cuan dari sub holding, yang ada saja gak bisa dipelihara. 

Pertamina secara perusahaan cuma bisa untung seupil, penjualan menurun, kinerja keuangan memburuk, walaupun laporan keuangannya mantap dan mentereng. Pertamina dikekuarkan dari JP morgan indek karena tidak aman untuk investasi. 

Lalu bagaimana menjual anak perusahaan yang tidak dijaga dengan benar? Diacak-acak penguasa saban hari, jadi sapi perahan melalui kebijakan acak adul, tumpang tindih dan berubah ubah.

Penulis adalah Peneliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI).

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini