Unduh Aplikasi

Menakar Kekuatan Dukungan untuk Sarkawi di Legislatif

Menakar Kekuatan Dukungan untuk Sarkawi di Legislatif
Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

BENER MERIAH - Kejutan "Pengunduran diri" yang disampaikan oleh Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi dihadapan jamaah shalat Idul Fitri merubah suasana sosial, politik dan opini beragam dari publik.

Apalagi beberapa waktu kemudian, Sarkawi kembali menarik ucapannya, dengan mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena alasan saran dan nasehat dari ulama serta guru.

Kejadian ini tentu saja sangat berpengaruh kepada peta perpolitikan dan dukungan kepada Sarkawi di DPRK Bener Meriah, apalagi paska mengundurkan diri, beberapa fraksi sudah siap (mengirim) surat desakan kepada Sarkawi melalui Ketua DPRK Bener Meriah, Mohd Saleh.

Untuk membahas hal tersebut, AJNN bertemu dengan Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga. Kepada Waladan, kami menanyakan sejumlah hal, diantaranya soal hitung - hitungan kekuatan dukungan terhadap Sarkawi di legislatif.

Menurut Waladan Yoga, saat ini ada tiga Fraksi di DPRK Bener Meriah, satu, Fraksi Golkar yang mempunyai 7 kursi yang terdiri dari Golkar 5 Kursi, NasDem 2 Kursi dan Partai Aceh 1 kursi, kedua ada Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dengan jumlah 7 kursi yang terdiri dari PKB 5 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi dan Demokrat 2 kursi dan ketiga ada Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional (FGNN) 8 kursi yang terdiri dari Gerindra 3 kursi, Hanura 3 kursi dan PNA 2 kursi.

Baca: Edi Zulkifli: Surat Desakan Mundur kepada Sarkawi Berasal dari Tiga Fraksi di DPRK

Waladan menjelaskan bahwa sejak awal DPRK dilantik, Fraksi GNN berada dalam posisi tidak mendukung eksekutif, bahasa sederhananya, Fraksi GNN adalah Fraksi Oposisi. Sementara itu Fraksi Golkar dan Fraksi PKB adalah dua fraksi yang sejak awal mendukung dan berada dalam Koalisi Pemerintahan Bener Meriah.

Seiring berjalannya waktu, ada sumbatan komunikasi dan berbagai macam persoalan yang muncul kemudian saat pemerintahan ini berjalan, sehingga sangat terasa hubungan Eksekutif dan Legislatif harus jujur diakui tidaklah harmonis.

"Menariknya, saat Bupati Bener Meriah menyatakan mundur, Fraksi PKB yang menurut keyakinan saya tidak mengeluarkan surat permintaan klarifikasi atau surat pernyataan mundur seperti Fraksi Golkar dan Fraksi GNN ternyata juga menerbitkan surat yang sama, ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah," ujar Waladan Yoga kepada AJNN, Jum'at (29/5/2020) di Redelong.

Walaupun kemudian ada klarifikasi bahwa Fraksi PKB tidak mengeluarkan surat, tapi kemudian ada anggota Fraksi tersebut ikut menandatangani surat permintaan klarifikasi atau surat pengunduran diri Bupati Bener Meriah, artinya ada ketidaksolidan di tubuh Fraksi PKB, ada masalah serius di internal Fraksi PKB.

"Jika dihitung kekuatan Abuya Sarkawi di legislatif, maka harus dengan jujur pula saya ungkapkan untuk kondisi saat ini dukungan politik ke beliau sangat lemah, hitung hitungan saya tinggal Partai PKB saja yang akan solid mendukung beliau," ujar Yoga yang juga mantan Tim Asistensi Bupati Bener Meriah yang lebih memilih mengundurkan diri.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pria yang akrab disapa Yoga ini mengatakan banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya adanya sumbatan komunikasi politik dan tidak adanya perbaikan hubungan antara kedua lembaga tersebut sejak sumbatan sumbatan itu muncul.

Baca: Ketua Fraksi PKB: Saya Belum Pernah Buat Surat Apapun

Kedepan, menurutnya hubungan kedua lembaga ini bisa membaik atau bahkan malah lebih memburuk dari kondisi saat ini. Jika dari sisi kelemahan yang muncul tadi tidak kunjung diperbaiki, maka bukan tidak mungkin akan ada persoalan yang lebih serius dari pada yang kita saksikan hari ini.

"DPRK bisa saja menggunakan powernya dalam menjalankan tugasnya dan memaksimalkan segenap kekuatan kewenangan yang melekat pada DPRK secara peraturan perundang-undangan," ujar Yoga.

Yoga juga mengungkapkan kalau eksekutif di era sekarang ini, juga punya kekuatan untuk terus melaksanakan pemerintahan, misalnya bisa membuat Perbup APBK jika pembahasan tidak kunjung mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun hal ini tentu memunculkan efek negatif, akan membuat laju pembangunan dan pertumbuhan kabupaten Bener Meriah akan sangat terhambat, selain itu pemerintahan juga akan berjalan dengan tidak sehat.

Kedepan, menurut Yoga apakah keadaan semakin membaik atau memburuk, kuncinya ada di Bupati. Sarkawi harus memperbaiki hubungan dengan stakeholder penting dan pihak terkait lainnya untuk membangun Kabupaten Bener Meriah secara bersama.

"Ada komunikasi politik yang harus terbuka, ada agenda yang harus dibahas bersama dan harus memahami kondisi politik Bener Meriah secara bijak dan terbuka," pungkas Yoga.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...