Unduh Aplikasi

Menakar Hantu Makar

Menakar Hantu Makar
Ilustrasi: the voice of reason

SEBUAH aduan tentang dugaan makar kembali menjerat bekas petinggi Tentara Nasional Indonesia. Setelah sebelumnya dugaan ini dialamatkan kepada Kivlan Zein, pensiunan Mayor Jenderal dan bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, kali ini, giliran bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko yang dirundung.

Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin atas tuduhan penyebaran berita bohong dan makar. Sedangkan Soenarko dilaporkan ke polisi oleh seseorang bernama Humisar Sahala. Nama terakhir menganalisis dan membuat tuduhan serius itu atas video tentang pernyataan Soenarko yang dinilainya memprovokasi masyarakat.

Makar adalah tuduhan serius. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar diartikan sebagai upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. Hukuman bagi seorang warga negara yang melakukannya juga berat. Usai kemerdekaan hingga masa Orde Baru, banyak anak bangsa yang dijerat dengan aturan ini. Mereka terpaksa meringkuk lama di dalam penjara.

Setelah Orde Baru jatuh, dan keran berbicara yang selama 32 tahun tersumbat, akhirnya kembali dibuka. Semua bebas berbicara dan mengkritik. Namun hampir tak ada warga negara yang dianggap hendak menjatuhkan pemerintahan yang sah. Karena pernyataan mereka hanya kritik rakyat terhadap pemerintah. Dan ini tidak melanggar aturan. Bahkan semua warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dan negara melindungi hak tersebut.

Bagi warga negara yang berpikiran sehat, tentu sulit membayangkan sebuah gerakan massa, tanpa pasukan bersenjata, menggulingkan pemerintahan yang sah. Apalagi, setiap unjuk rasa yang digelar harus mendapatkan izin dari kepolisian untuk mendapatkan pengawalan. Lewat surat itu, polisi mengetahui siapa yang berunjuk rasa dan tujuan mereka berunjuk rasa.

Seharusnya polisi jangan mau diadu domba oleh siapa saja. Tak elok rasanya jika polisi dijadikan alat untuk menekan suara-suara kritis. Terutama yang datang dari sosok yang memiliki sejarah pengabdian panjang kepada republik ini. Saat mereka berlawanan dengan pemerintah, bukan berarti mereka harus dianggap sebagai musuh negara dan dibungkam.

Polisi juga harusnya tidak menelan bulat-bulat laporan warga yang menuduh warga lain melakukan makar. Karena untuk menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindakan makar, harus ada dasar hukum yang kuat. Bukan sekadar laporan berdasarkan video.

Jika memang polisi menemukan indikasi tindakan melawan hukum, ada baiknya jika polisi menurunkan tim intelijen dan menelaah laporan tersebut sebelum menentukan apakah seseorang layak dinyatakan sebagai pembuat makar atau hanya sekadar menyampaikan pendapat.

Saat pemerintah berusaha membungkam kritik lewat tim bantuan hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pihak yang paling rentan terhadap digunakan sebagai alat kekuasaan adalah polisi. Namun sebagai prajurit yang disumpah untuk membela kepentingan negara, bukan kepentingan kekuasaan, pimpinan kepolisian harus bersikap arif dan bijaksana. Jangan mau ditakut-takuti oleh hantu makar yang tak jelas juntrungnya.

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...