Unduh Aplikasi

Memperkuat Diplomasi Aceh

Memperkuat Diplomasi Aceh
ilustrasi.

KEDATANGAN Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon ke Aceh seperti tak akan berdampak apapun bagi masa depan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dalam pertemuan DPR ACeh dengan politikus asal Senayan itu, terdengar jelas harapan agar Pemerintah Pusat, baik eksekutif maupun legislatif, memperhatikan Aceh seutuhnya, sesuai kekhususan yang sudah diberikan.

Salah satunya disampaikan oleh anggota DPR Aceh Azhari atau yang akrab disapa Cage. Dalam pertemuan itu, Cage mengatakan kekhususan Aceh tidak diimplementasikan seutuhnya. Bahkan yang pasal-pasal yang ada malah di cabut. Ada pula pasal-pasal yang jelas kekuatan hukumnya malah diabaikan dengan alasan sangat irasional, seperti bendera, lambang Aceh, himne hingga tapal batas Aceh.

Azhari juga tak salah saat mengatakan kekhususan itu hanya dilihat dari sisi uang yang dilabeli dana otonomi khusus. Aceh memang butuh uang untuk membangun daerah ini setelah hancur lebur dirundung konflik berkepanjanga, tapi Aceh juga butuh sebuah identitas sosial yang sejak lama dirampas oleh Pemerintah Pusat dan hanya dikembalikan dalam bentuk yang tak utuh lagi.

Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky, juga tak perlu berbasa-basi dengan menjelaskan kepada Fadli Zon tentang kisruh penetapan UU Pemilu. Karena Fadli Zon memahami benar masalah ini, entah sebagai politikus Partai Gerindra yang bergandengan tangan dengan Partai Aceh pada banyak pemilu, atau dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR.

Aceh perlu bersikap lebih diplomatis lagi untuk menangani persoalan-persoalan undang-undang. Bahkan masyarakat Aceh sendiri tak bisa terlalu berharap kepada para politikus asal Aceh yang kini menghuni Senayan. Yang harus dilakukan oleh Aceh, baik dari pemerintah ataupun dewan, adalah memperkuat jalur diplomasi untuk memenangkan kepentingan Aceh. Tanpa usaha ini, Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat berkilah dengan seribu alasan, sepanjang kepentingan mereka tidak terganggu di Aceh.

Komentar

Loading...