Unduh Aplikasi

Memidana Pemelihara Lubang

Memidana Pemelihara Lubang
Jalan rusak di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Foto: Safrizal
TAK banyak orang mengetahui bahwa pengguna jalan berhak menuntut pemerintah akibat jalan berlubang. Karena memang, selama ini, informasi itu seperti ditutup-tutupi. Minim sosialisasi. Terutama kepada pengguna jalan, karena hal ini memang tergolong langka: berpihak kepada masyarakat.

Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memungkinkan seseorang dapat memperkarakan pemerintah gara-gara lubang. Pada pasal 273 disebutkan pengguna jalan berhak menuntut penyelenggara jalan (baca: pemerintah) bila mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan, fasilitas. Bahkan penyelenggara jalan dapat dituntut karena tidak memasang rambu-rambu jalan.

Seorang pengendara motor yang terjatuh akibat menghindari lubang di jalan dapat menuntut penyelenggara jalan karena alpa memperbaiki jalanan. Bahkan undang-undang ini memberikan ketentuan pidana: yakni kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Jika akibat kecelakaan itu si pengguna jalan mengalami kecelakaan parah, penyelenggara jalan dapat digugat dengan pasal 24 ayat 2. Sama seperti pasal di atas, penyelenggara dapat dipenjara satu tahun atau membayar denda Rp 24 juta.

Bagaimana jika pengendara meninggal karena ketiadaan rambu dan marka jalan? Dalam pasal sama, di ayat ke-3, penyelenggara jalan dapat dipidana dengan penjara lima tahun dan denda Rp 120 juta. Ketiadaan rambu-rambu juga dapat menjerat penyelenggar jalan dengan pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Andai semua masyarakat melek terhadap aturan, tentu saja jalanan di seluruh Aceh lebih mulus untuk dilintasi. Ini adalah hak pengguna jalan karena, setiap tahun, mereka dipungut upeti, bahkan dari setiap tetes bahan bakar minyak, pungutan ini diberlakukan. Selayaknya pula pemerintah lebih awas terhadap keselamatan pengguna jalan dengan menjaga kualitas jalan tetap baik, sejak pembuatan hingga pemeliharaan.

Masyarakat juga hendaknya tidak ragu dan takut untuk menggugat. Saat ini, di Aceh, banyak lembaga bantuan hukum dan advokasi yang bersedia memberikan bantuan hukum kepada pengguna jalan yang dirugikan oleh ketidakpedulian pemerintah. 

Sikap kritis dan peduli masyarakat ini juga akan mengurangi aksi “main mata” dalam pembangunan jalan oleh para pejabat penyelenggara jalan dengan para rekanan. Ulah yang membuat jalan penuh lubang. Kolusi  yang berakibat timbulnya kerugian di pihak masyarakat: kerugian materi, luka, cacat hingga kehilangan nyawa.

Komentar

Loading...