Unduh Aplikasi

Memberangus Kebijakan ASI

Memberangus Kebijakan ASI
Ilustrasi.
KEBIJAKAN Gubernur Aceh untuk memberikan cuti hamil dan menyusui selama enam bulan menuai protes. Bahkan badan kepegawaian menganggap pemberian cuti ini terlalu lama. Kebijakan ini dinilai memberikan waktu lebih lama bagi pegawai pemerintahan untuk tidur-tiduran.

Tapi benarkah? Soal tidur-tiduran, jelas ini sangat meremehkan para pegawai negeri. Bahkan kalau mau jujur, seharusnya, Badan
Kepegawaian Negara menyeleksi ketat dan mengevaluasi keberadaan para pegawai negeri dan tenaga honor berdasarkan kompotensi dan kebutuhan agar tidak membebani anggaran daerah karena jumlahnya yang terlalu gemuk.

Yang terjadi sebenarnya adalah, pemerintah pusat sedang berhitung untung rugi pemerintah untuk menerapkan aturan ini. Tidak hanya dari sisi keuangan negara, namun lebih kepada dampak yang akan terjadi akibat pelaksanaan aturan ini.

Sejak lama Aceh menjadi pioneer dalam urusan bernegara. Lihat saja bagaimana dampak calon kepala daerah dari jalur independen, yang bermula di Aceh, kemudian dinikmati politikus di seluruh Indonesia. Di hampir seluruh daerah, calon-calon independen ini hadir memberi warna dalam perpolitikan Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh partai politik pada setiap pemilihan kepala daerah.

Sama seperti calon independen, kebijakan cuti selama enam bulan untuk menyusui bayi yang dikeluarkan oleh Abu Zaini--sapaan Zaini Abdullah--pasti akan dituntut oleh daerah lain dan diaplikasikan. Karena memang ini adalah kebutuhan dan menjadi terobosan yang layak diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya di sektor pemerintahan, namun juga di sektor swasta.

Bahayanya, jika ini dilaksanakan, pemerintah akan berhadapan dengan para pengusaha. Tentu saja, pemerintah harus berhadapan dengan sektor swasta, yang tidak melek terhadap kebutuhan para ibu, yang berkeberatan dengan kebijakan ini.

Ketimbang repot-repot meyakinkan para pengusaha tentang pentingnya menyusui anak hingga enam bulan, satu-satunya alternatif adalah memberangus kebijakan ini. Dengan berbagai alasan, termasuk dengan menuding PNS lebih banyak tidurnya, kebijakan ini harus dihentikan. Minimal, jumlahnya dikurangi.

Tapi mari kita abaikan urusan “politis” ini. Mari bertukar pikiran dengan hati nurani, “apakah benar seorang bayi membutuhkan waktu selama itu untuk tumbuh sehat?”

Zaini Abdullah tengah mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang. Dampak kebijakan ini memang tidak instan. Namun kebijakan ini akan akan meletakkan dasar pentingnya proses menyusui dari umur 0-6 bulan bagi bayi. Gerakan ini akan mendorong kesadaran komunal tentang pentingnya menyusui.

Tidak hanya demi kekebalan tubuh, para bayi yang menerima air susu ibu juga akan memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik. Interaksi intens selama enam bulan antara bayi dan ibu--meski si bayi tak akan mengingat rasanya menyusui puting dan menikmati setiap tetes yang mengalir darinya-- akan menumbuhkan ikatan kuat antara ibu dan anak.

Kekurangan dalam kebijakan ini, harusnya diikuti dengan menerbitkan kebijakan pendukung yang menguatkan kebijakan ini. Sehingga kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Aceh berdasarkan masukan dari semua pihak.

Ini baru politik; kebijakan yang benar-benar berpihak kepada publik. Bukan sekadar urusan bagi-bagi kekuasaan dan adu kekuatan. Ini adalah tentang membangun peradaban yang lebih baik bagi Aceh. Abu Zaini telah meletakkan dasarnya, sekarang tinggal bagaimana seluruh elemen masyarakat menyikapinya.

Periode pemerintahan pasti habis. Tapi kebijakan yang baik, yang mendorong perbaikan generasi, harus terus berkembang. Ini adalah cara kita membangun generasi Aceh yang lebih baik. Abu Zaini telah memulainya.

Komentar

Loading...