Unduh Aplikasi

Membangun Kota Menjaga Hutan

Membangun Kota Menjaga Hutan
Ilustrasi: focali

PENERAPAN Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Bener Meriah menarik untuk dicermati. Setidaknya, ini adalah terobosan penting, dan langkah yang nyata, dalam upaya melindungi hutan dan lingkungan hidup dalam menjalankan pembangunan.

Ada beberapa indikator dalam TAKE yang menjadi dasar pembentukan anggaran di daerah. Semuanya bermuara pada penciptaan lingkungan yang lebih asri dan layak. Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian sumber daya air. Artinya, kebijakan ini akan mendorong daerah untuk lebih serius dalam mengurusi hutan di areal mereka.

Dalam peta ekosistem Aceh, Bener Meriah adalah salah satu daerah penting. Satu di antaranya adalah hutan Samarkilang. Di sini, dalam sejumlah survei satwa liar, ditemukan keberadaan empat satwa kunci hutan Aceh: gajah, harimau, badak dan orangutan.

Namun di sini juga masih ditemukan pembalakan hutan secara ilegal. Hal ini berdampak pada berkurangnya tutupan hutan yang dapat mengganggu habitat satwa-satwa penting itu. Dan ini tidak hanya terjadi di Bener Meriah. Di daerah-daerah lain di Aceh, kerusakan hutan dan konflik antara manusia dan satwa terus terjadi. Dampak dari pembalakan liar, pembukaan lahan dan pertambangan di kawasan hutan.

Meningkatnya jumlah bencana alam, terutama banjir dan kekeringan, di Aceh adalah dampak buruknya kondisi lingkungan di Aceh. Jumlah hutan yang menyimpan air kala hujan dan mengalirkannya saat kemarau semakin berkurang. Sementara upaya perbaikan tak sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi.

Keinginan untuk menjaga hutan acap kali tak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan. Karenanya, dorongan agar Bener Meriah menerapkan TAKE akan menjadi sebuah langkah maju yangmenimbulkan efek berantai; semakin mendorong daerah lain, bahkan di tingkat provinsi, untuk mau mengadopsinya.

Hingga saat ini hanya dua kabupaten yang berkeinginan mengadopsi TAKE dalam proses penganggaran: Bener Meriah dan Pidie. Bahkan di Pidie, terbit Peraturan Bupati yang mengatur teknis prioritas penggunaan dana gampong (dana desa) bagi perlindungan lingkungan.

Kita tentu berharap agar langkah ini juga diikuti oleh pemerintah daerah lain di Aceh. Dengan demikian, permasalahan lingkungan yang selama ini membelenggu dan menyengsarakan rakyat dan keanekaragaman hayati di Aceh dapat dihilangkan. Berganti dengan kemakmuran masyarakat yang hidup, bahu membahu, menjaga kelestarian hutan dan keasrian lingkungan.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...