Unduh Aplikasi

Membaca Aceh

Membaca Aceh
ilustrasi

TREN angka kemiskinan atau jumlah orang miskin di aceh dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, angka kemiskinan periode September 2017 sebesar 15,92 persen. Turun dibandingkan periode yang sama pada 2016, sebesar 16,43 persen. Angka ini terus turun sejak periode 2006 hingga 2017. Ini menandakan bahwa komitmen Pemerintah Aceh mengurangi kemiskinan di Aceh kecenderungannya positif.

Adalah hal yang kurang relevan opini yang membandingkan angka kemiskinan Aceh dengan provinsi lainnya, di Sumatera ataupun Indonesia. Apakah membandingkan dengan provinsi lain salah? Tidak salah, tapi tidak apple to apple. Mengapa?

Orang sering melupakan bahwa Aceh adalah provinsi yang baru keluar dari konflik berkepanjangan. Konflik yang tidak saja menghancurkan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan pemerintahan, tapi juga menghancurkan infrastruktur pembangunan dan ekonomi Aceh. Kerusakan tersebut semakin parah dengan adanya bencana alam gempa dan tsunami. Akumulasi kerusakan yang diakibatkan konflik, gempa dan tsunami merupakan pukulan dahsyat bagi perekonomian Aceh.

Banyak pihak yang menyederhanakan masalah ekonomi Aceh termasuk kemiskinan hanya dengan membandingkan jumlah anggaran yang diterima Aceh, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintah Aceh, yakni Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh sebesar 2 persen dari DAU Nasional yang berlaku 15 Tahun.

Setelah 15 tahun, Aceh hanya menerima 1 persen dari DAU Nasional selama 5 tahun di luar dana bagi hasil migas, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak serta pendapatan asli Aceh. Harus dicatat, pengeluaran pemerintah (Baca: APBA) hanyalah salah satu variabel pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi barang dan jasa, investasi serta nilai ekspor - nilai impor atau pertumbuhan ekonomi (Y) = {Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (ekspor-impor)}.

Dengan melihat formula pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat ini variabel yang paling dominan sebagai variabel menopang pertumbuhan ekonomi Aceh adalah pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel lain (konsumsi, investasi dan (ekspor-impor) belum menjadi variabel utama pertumbuhan ekonomi Aceh. Beda dengan provinsi lainnya di Indonesia, di mana variabel seperti konsumsi barang dan jasa, investasi dan surflus neraca perdagangan menjadi variabel utama yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Dengan sederetan analisa sederhana ini, selayaknya publik memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Aceh bahwa hanya dengan satu vatiabel ekonomi saja, yaitu pengeluaran pemerintah, angka kemiskinan terus dapat dikurangi. Sudah pasti apa yang dicapai belum mampu memuaskan harapan publik. Lalu bagaimana agar capaian dalam mengurangi kemiskinan di Aceh lebih maksimal?

Menjawab hal di atas maka Pemerintah Aceh terlebih dahulu harus menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi oleh Aceh. Pertama, Pemerintah Aceh bersama-sama DPRA berkomitmen guna melakukan proses penganggaran (perencanaan, pembahasan, pengesahan dan pengawasan) secara efektif dan tepat waktu. Keterlambatan pengesahan anggaran berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan menghambat akselerasi pembangunan.

Sebagai variabel utama perekonomian Aceh, anggaran memiliki peran penting menstimulus sektor riil. Jika anggaran ditetapkan tepat waktu disusun berdasarkan skala prioritas yang menjawab daftar kebutuhan riil masyarakat, maka sudah pasti anggaran akan menjadi “darah” yang dapat menggerakkan perekonomian Aceh. Begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya aspek kenyamanan dalam berinvestasi harus dibenahi. Mulai stabilitas keamanan dan politik, kepastian hukum dalam berusaha, pengurusan izin yang cepat dan murah, ketersediaan infrastruktur dasar investasi (terkait ketersediaan infrastruktur ini lagi-lagi terkait bagaimana Pemerintah Aceh mendesain pembangunan infrastruktur melalui program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang cukup).

Jika anggaran didesain secara efisien, efektif, berkualitas serta tepat sasaran. Di sisi lain, prasyarat investasi dibenahi dan disiapkan, dapat dipastikan variabel ekonomi seperti konsumsi barang dan jasa, transaksi ekspor dan impor akan tumbuh.

Jika semua variabel tersebut bertumbuh maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi Aceh akan tumbuh. Selanjutnya lapangan pekerjaan akan tersedia, pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli akan naik, otomatis angka kemiskinan akan turun. Jadi mari menjadi lebih objektif membaca Aceh. Membaca Aceh tidak bisa parsial; harus komprehensif.

Komentar

Loading...