Unduh Aplikasi

Memantik Kisruh, Rp 146,8 Miliar untuk Covid-19 atau 494 Dayah?

Memantik Kisruh, Rp 146,8 Miliar untuk Covid-19 atau 494 Dayah?
Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Foto: Net

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di kalangan pemerintah daerah, 14 maret 2020 silam.

Permendagri tersebut, merupakan tindak lanjut intruksi Presiden kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, guna percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Aturan itu menjelaskan bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selanjutnya, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Dimana pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga (BTT) tidak mencukupi, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Tak tinggal diam, Plt Gubernur Aceh pun segera menindaklanjuti instruksi Mendagri dengan memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), melakukan penyisiran kegiatan pada Satun Kerja Perangkat Aceh (SKPA), guna dimasukkan dalam skema Realokasi maupun Refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19 di Aceh.

Dari dokumen yang diperoleh AJNN, Pemerintah Pusat sudah menerima usulan pemerintah daerah termasuk usulan pemerintah Aceh dalam rangka penanganan Covid-19.

Secara umum, total anggaran usulan dari berbagai daerah dalam rangka penanganan virus mematikan itu mencapai Rp 54,89 triliun. Dimana alokasi anggaran tersebut terdiri atas alokasi dari belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp 13,89 triliun, dalam bentuk hibah/bansos Rp 19,16 triliun dan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp 21 triliun.

Alokasi anggaran tersebut terdiri dari 3 pos alokasi yakni penanganan kesehatan Rp 25,35 triliun, yang merupakan proporsi terbesar yakni 42,53 persen dari total alokasi anggaran penanganan Covid-19. Kemudian, penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp 7,98 triliun atau 14,54 persen dari total alokasi anggaran penanganan Covid-19.

Terakhir anggaran penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah Rp 23,55 triliun atau 42,92 persen dari alokasi anggaran penanganan Covid. Besaran anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh bahkan masuk dalam lima daerah terbesar mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19.

Pemerintah daerah yang masuk dalam lima besar tersebut antara lain DKI Jakarta 10,64 triliun, Jawa Barat Rp 8,1 triliun, Jawa Timur Rp 2,3 triliun, Jawa Tengah Rp 2,1 triliun dan Aceh Rp 1,7 triliun.

Dari anggaran Rp 1,7 triliun itu, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 179,9 miliar, alokasi anggaran dampak ekonomi, Aceh termasuk lima daerah terbesar yang mengalokasi anggaran untuk dampak ekonomi sebesar Rp 219 miliar serta anggaran untuk jaring pengaman sosial yaitu sebesar Rp 1,393 triliun.

Tidak dinyana, usulan Pemerintah Aceh inipun mendapat sorotan luas bahkan penolakan ditengah-tengah masyarakat terutama kalangan anggota DPR, mantan anggota DPR serta aktivis media sosial. Yang diributkan terutama pemotongan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, sebesar Rp 250 miliar.

Sekolompok masyarakat yang melakukan penolakan pemotongan anggaran Dayah ini menuding Pemerintah Aceh tidak memprioritaskan pelaksanaan keiistimewaan Aceh, serta tidak berpihak kepada Dayah.

Berbeda dengan pihak yang menolak pemotongan anggaran Dayah untuk Refocusing, Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman malah heran melihat banyak orang yang mengaku aktifis dan pemerhati kebijakan pada protes terhadap adanya potongan anggaran Badan Dayah Aceh sebesar Rp 250 miliar yang akan digunakan untuk mendukung kesiapan Aceh menghadapi wabah Covid-19.

Menurutnya, pada level nasional juga semua anggaran alokasi khusus yang berisikan infrastruktur juga sudah dialihkan ke Covid-19, bahkan beberapa jenis anggaran lainnya.

"Sejujurnya kita harus melihat pemangkasan anggaran ini diambil untuk menutupi persiapan jika satu waktu Aceh nanti mengalami darurat pandemi covid-19," kata Nasrul Zaman, Selasa (5/5).

Sehingga, kata Nasrul, jangan sampai Aceh tidak siap yang akan menyebabkan amuk sosial terjadi. Ia mengimbau semua warga dan kelompok masyarakat untuk mendukung semua upaya Pemerintah Aceh menyiapkan diri menghadapi Covid-19.

"Dengan catatan Pemerintah Aceh juga harus transparan dalam setiap rupiah yang digunakan nantinya," ujarnya.

Refocusing Prasarana Dayah Rp 146, 83 Miliar

Penelusuran media ini, diperolah dokumen terkait daftar belanja hibah Refocusing pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2020 tentang kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dayah.

Dokumen tersebut terdiri dari 17 halaman yang memuat sebaran penerima dana hibah berupa kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah yang tersebar di 23 Kabupten Kota se Aceh dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 146,83 miliar.

Pengelolaan dana hibah untuk Dayah ini bentuknya swakelola, dimana anggaran tersebut langsung dikirim ke rekening dayah, balai pengajian serta Tempat Pengajian Alquran (TPA) yang masuk daftar penerima dana Hibah melalui APBA 2020.

Berikut rincian daftar penerima hibah ini terdiri dari Kota Banda Aceh sebesar Rp 4,29 miliar yang diperuntukkan untuk 16 penerima, terbesar Rp 550 juta dan terkecil Rp 90 juta, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 25,885 miliar untuk 98 penerima, terbesar Rp 2 miliar dan terkecil Rp 50 juta, Kabupaten Pidie Rp 10,4 miliar untuk 50 penerima, terbesar Rp 1 miliar dan terkecil Rp 100 juta serta Pidie Jaya Rp 9,56 miliar untuk 24 penerima, tertinggi Rp 2 m dan terendah Rp 80 juta.

Daftar penerima dana hibah Dinas Pendidikan Dayah. Foto: Dok AJNN

Selanjutnya Bireuen Sebesar Rp 7,34 miliar untuk 26 penerima, tertinggi Rp 1 miliar serta terkecil Rp 50 juta, kota Lhokseumawe Rp 2,55 miliar untuk 3 penerima dimana tertinggi Rp 2 miliar dan terendah Rp 50 juta, Aceh Utara sebesar Rp 10,9 miliar diperuntukkan untuk 46 dayah dengan penerima tertinggi Rp 1 miliar dan terendah Rp 100 juta, Aceh Timur Rp 4,345 miliar untuk 28 penerima, tertinggi Rp 500 juta dan terkecil Rp 50 juta.

Lalu Kota Langsa Rp 3,25 miliar untuk 18 penerima, tertinggi Rp 500 juta dan terkecil Rp 100 juta, Aceh Tamiang sebesar Rp 15,55 miliar untuk 31 penerima, tertinggi 2 miliar dan terendah Rp 100 juta, Bener Meriah sebesar Rp 4,85 miliar untuk 7 penerima, terbesar Rp 2 miliar dan terkecil Rp 200 juta, Aceh tengah sebesar Rp 11,13 miliar untuk 14?penerima, tertinggi 2 miliar dan terkecil Rp 150 juta, Gayo Lues sebesar Rp 1,8 miliar untuk 6 penerima, tertinggi Rp 500 juta dan terendah Rp 200 juta.

Kemudian Aceh Tenggara senesar Rp 9,605 miliar untuk 15 penerima, tertinggi Rp 2 miliar dan terendah Rp 200 juta, Aceh Jaya sebesar Rp 1,45 miliar untuk 8 penerima terbesar Rp 200 juta dan terkecil Rp 150 juta, Aceh Barat Rp 6,165 miliar untuk 61 penerima masing-masing menerima Rp 90 juta. Nagan Raya sebesar Rp 1,48 miliar untuk 6 penerima, tertinggi Rp 700 juta dan terkecil Rp 130 juta.

Aceh Barat Daya Rp 1,2 miliar untuk 6 penerima, terbesar Rp 450 juta dan terendah Rp 100 juta, Aceh Selatan Sebesar Rp 10,73 miliar untuk 22 penerima, tertinggi Rp 1,5 miliar dan terendah Rp 50 juta, Kota Subussalam Rp 3,8 miliar untuk 5 penerima, tertinggi Rp 2 miliar dan terendah Rp 100 juta, Kabupaten Singkil sebesar Rp 200 juta untuk 1 penerima, serta Simeulue sebesar Rp 350 juta untuk 3 penerima, tertinggi Rp 150 juta dan terendah Rp 100 juta.

Dari daftar calon penerima Hibah Dinas Pendidikan Dayah ini, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang mendapatkan porsi terbesar yaitu Rp 25,885 miliar. Lalu, kabupaten yang mendapat porsi terkecil yaitu Kabupaten Singkil sebesar Rp 200 juta.

Sementara dari dokumen tersebut, hanya Kabupaten Aceh Barat yang dialokasikan anggaran yang besarannya sama yaitu Rp 90 juta setiap penerima.

Alokasi Dana Hibah tak Miliki Standar

Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), Mahmudin mempertanyakan besaran alokasi dana hibah untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dayah yang besaran antara satu dayah dengan dayah lain berbeda-beda, ada yang menerima Rp 2 miliar bahkan ada yang hanya menerima Rp 50 juta.

“Agak aneh juga besaran masing-masing dayah tidak sama, apa dasar alokasi sehingga besarannya berbeda-beda, ada yang dapat Rp 2 miliar disisi lain ada yang hanya Rp 50 juta,” ujar Mahmudin.

Tidak saja besaran antar penerima, Mahmudin juga menyoroti ketidakadilan anggaran antar satu daerah dengan daerah yang lain. Ia mencontohkan Aceh Besar menerima alokasi paling besar yaitu Rp 25,88 miliar, sedangkan Singkil hanya menerima Rp 200 juta.

“Selain besaran antar setiap penerima, besaran antar satu daerah dengan darrah lain juga berbeda, bahkan sangat timpang, misal Aceh Besar 25,88 miliar, Singkil hanya Rp 200 juta, dasar alokasinya apa?” tanya Mahmudin.

Mahmudin melihat ada yang aneh dengan pola pengalokasian ini, polanya sangat acak dan tidak punya standar. Ia menduga dan mempertanyakan jangan-jangan ini merupakan anggaran pokok pikiran (Pokir).

“Kalau mencermati besaran, baik antara penerima maupun antara daerah besarannya tidak sama bahkan tidak adil. Ini aneh sekali, polanya sangat acak dan tidak ada standar, jangan-jangan ini merupakan anggaran pokir?” tanya Mahmudin.

Untuk itu, ia meminta kepada kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh agar menjelaskan hal ini ke publik.

“Kadis dayah harus menjelaskan kepada publik dasar pengalokasian hibah untuk dayah ini, jangan malah menimbulkan ketidakadilan antar penerima dan daerah,” desak Mahmudin.

Sementara itu, AJNN sudah berulang kali mengirimkan pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny, terkait apakah anggaran yang menjadi polemik itu merupakan dana pokir atau bukan.

Dua hari berturut-turut dimintai tanggapannya, Usamah memilih bungkam. Bahkan, hingga berita ini ditayangkan, pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan terakhir kali pukul 19.05 WIB, Selasa (6/5), tak kunjung digubris juga oleh Usamah El-Madny.

Komentar

Loading...