Unduh Aplikasi

Memanfaatkan Kasus Korupsi

Memanfaatkan Kasus Korupsi
ilustrasi: bounce land

DALAM memberantas korupsi yang semakin masif di Aceh, penegak hukum lebih sering berkilah dan pura-pura tidak tahu. Langkah ini lebih sering mereka lakukan ketimbang mengungkapkan pelaku kejahatan ini dan membawa mereka ke ranah hukum.

Ada banyak dalih. Ada yang merasa dapat menunda-nunda pemeriksaan kasus korupsi hanya karena belum mendapatkan laporan kerugian keuangan negara. Ada juga yang bermain “ping pong”. Berkas perkara orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sengaja dibulak balik. Seolah-olah jaksa atau polisi bekerja serius dalam menyelesaikan perkara, padahal yang terjadi sebaliknya. Banyak oknum polisi atau jaksa nakal yang mencoba mengambil manfaat dengan menunda untuk membawa kasus korupsi ke pengadilan.

Memang menjadi keharusan bagi seorang penegak hukum untuk membuktikan keterlibatan seseorang bertindak korup atau tidak di dalam pengadilan. Jaksa, misalnya, harus membangun kasus yang jelas sehingga dapat meyakinkan persidangan untuk menghukum para pelaku korupsi.

Polisi juga memerlukan bukti-bukti yang cukup untuk meyakinkan jaksa bahwa sebuah kasus korupsi layak dibawa ke persidangan. Alat bukti yang sah bisa terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat dan petunjuk lainnya yang mengarah pada tindakan melawan hukum.

Namun yang paling diperlukan untuk membawa kasus-kasus dugaan korupsi ke pengadilan adalah niat kuat untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Bocornya dokumen yang menunjukkan pembagian proyek yang dikerjakan dengan cara penunjukan langsung di sebuah dinas, oleh pengurus partai politik dan orang di lingkar kekuasaan Pemerintah Aceh, misalnya, dapat dijadikan pintu masuk untuk mendalami dugaan korupsi.

Ada alat bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah pengusaha ditunjuk mengerjakan proyek-proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2018 hanya berdasarkan rekomendasi seorang tim sukses. Ada juga bukti yang menunjukkan perusahaan pelaksana sejumlah pekerjaan dengan metode penunjukan langsung yang mendapat “restu” dari bendahara tim pemenangan salah satu pasangan di Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017.

Ada juga keterangan yang menyatakan bahwa penunjukan langsung dilakukan “agar para relawan yang ingin mendapat proyek lebih terarah dan dan teratur.” artinya, paket-paket penunjukan langsung sengaja dibuat untuk “membahagiakan” para tim sukses yang berhasil mengantarkan jagoannya ke kursi kekuasaan.

Persekongkolan ini jelas sangat berbahaya bagi keuangan negara. Persekongkolan ini juga akan semakin merusak sistem sosial, khususnya korupsi, yang semakin parah di negeri syariat Islam ini. Hal ini akan membuat masyarakat semakin apatis. Masyarakat akan semakin tidak peduli, satu dengan lain.

Tak ada kompetisi yang sehat. Karena semua didasarkan kepada kedekatan dengan sumbu kekuasaan. Padahal banyak paket-paket proyek ini dapat ditender sehingga bisa menghemat keuangan negara dan menumbuhkan semangat berusaha secara sehat di kalangan masyarakat.

Jika bukti-bukti dugaan korupsi pada proses penunjukan langsung di dinas-dinas di Pemerintah Aceh tak juga dianggap cukup oleh para penegak hukum, baik itu kepolisian atau kejaksaan, tentu ini semakin merusak kepercayaan masyarakat. Mudah-mudah, mereka, para penegak hukum, tidak merasa berutang apapun dengan penguasa dan lingkarnya. Agar mereka bisa bekerja dengan baik untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi ini.

Komentar

Loading...