Unduh Aplikasi

Memalak Bekas Kombatan GAM

Memalak Bekas Kombatan GAM
Ilustrasi: Dr Sarma

DUGAAN praktik jual beli jabatan dan pemerasan di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) benar-benar memalukan. Padahal lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang diandalkan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban konflik dan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. 

Dari keterangan Juru Bicara Komite Peralihan Atjeh (KPA) Kuta Radja wilayah Banda Aceh, Hidayat, diketahui bahwa oknum yang bekerja di BRA meminta uang Rp 50 juta sebagai syarat untuk menduduki jabatan sebagai Ketua BRA Satpel Banda Aceh. 

Oknum tersebut ngotot agar kandidat ketua BRA itu memberikan uang. Si kandidat terpaksa menyetorkan uang dalam tiga tahap karena tidak punya uang. Pertama, si kandidat memberikan uang tunai ke dua rekening pejabat BRA sebesar Rp 26 juta. 

Uang itu dipungut sebagai biaya pengurusan surat keterangan dari Gubernur Aceh. Praktik ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi, untuk duduk di BRA, butuh rekomendasi dari Ketua Komite Peralihan Aceh dan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Jelas, ini sangat bertentangan dengan niat Mualem untuk menyejahterakan korban konflik dan bekas kombatan GAM. 

Sebelumnya, BRA juga dirundung masalah dugaan pelecehan seksual oleh salah satu pejabat yang berujung pada pemecatan korban pelecehan seksual tersebut. Alih-alih memberikan perlindungan pada korban, pelaku malah bebas dari ancaman dengan perlindungan atasan. 

Praktik-praktik menyimpang dari semangat pembentukan BRA ini harus dihentikan. Gubernur Aceh, Ketua Komite Peralihan Aceh, dan aparat kepolisian harus bertindak agar BRA tidak malah menjadi duri dalam daging upaya pemberian keadilan bagi korban konflik dan bekas kombatan GAM. 

Berkaca pada tindakan-tindakan oknum pejabat di lembaga itu, tak heran jika hingga saat ini tak ada program yang bisa diandalkan untuk membantu korban konflik dan bekas kombatan GAM. Padahal, dalam Perjanjian Damai Helsinki, hak-hak mereka harus jadi prioritas untuk diwujudkan. 

BRA harus bersih dari oknum-oknum yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jika duri itu tidak segera dicabut, dapat dipastikan bahwa upaya pemerintah menyejahterakan korban konflik dan bekas kombatan GAM hanya celoteh belaka. 

Komentar

Loading...