Unduh Aplikasi

Melihat KPK seperti Dinosaurus

Melihat KPK seperti Dinosaurus
ilustrasi: horizon

KISAH kehebatan Komisi Pemberantasan Korupsi sepertinya akan menjadi cerita masa lalu. Penggalan kisah operasi tangkap tangan atau penangkapan tokoh politik dari partai berkuasa mungkin tak akan kita dengar lagi di masa mendatang.

Pernah, pada suatu ketika, komisi antirasuah itu menangkap Anas Urbaningrum. Nama ini digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden dari partai paling berkuasa saat itu, Partai Demokrat. Anas sendiri menjabat sebagai ketua umum di partai itu.

Tak peduli betapa hebat pembelaan dari orang-orang di sekitarnya, Anas akhirnya tersuruk di lembaga pemasyarakatan setelah pengadilan memvonis dia bersalah atas tuduhan menerima gratifikasi untuk pembangunan pusat sarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Dia dihukum 14 tahun penjara.

Ada juga nama Setya Novanto. Dia ditangkap saat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tuduhannya tidak tanggung-tanggung. Pria yang memulai karier politik dari tingkat terendah di partainya itu dianggap terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik senilai triliunan rupiah.

Beberapa nama ketua partai juga mengalami nasib sama. Sebut saja Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hassan Ishaq hingga Romahurmuziy, junior Suryadarma di PPP.

Namun kini, setelah melalui tahun terkelam sejarah pemberantasan korupsi, KPK seperti keluar dari lubang sempit dengan kondisi compang camping. Satu per satu keandalannya dalam pemberantasan korupsi, yang sangat dibutuhkan untuk melawan kejahatan luar biasa itu, dilucuti.

Mulai dari keberadaan komisioner bermasalah hingga revisi Undang-Undang KPK yang lebih mirip dengan undang-undang baru. Kini, untuk melakukan operasi tangkap tangan, KPK memerlukan izin dari dewan pengawas.

Seperti udara di zaman es, para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat membuat beku tubuh KPK. Geraknya semakin terhambat. Dan kini, setelah penangkapan seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum dan dugaan keterlibatan partai politik penguasa atas dugaan suap pergantian antarwaktu di DPR, kita semakin menyadari bahwa KPK itu hanya fosil.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...