Unduh Aplikasi

INTERMESO

Melihat Jakarta seperti Hong Kong

Melihat Jakarta seperti Hong Kong
Ilustrasi: pixzen

AKSI massa pro revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK di Kuningan, Jakarta, mengingatkan Bang Awe akan aksi sekelompok preman yang menyerang demonstran prodemokrasi di Hong Kong. Preman-preman itu biasa pula disebut triad. Mereka berasal dari Cina daratan dan memiliki akar budaya kuat di Hong Kong dan Republik Rakyat Cina.

“Mirip-mirip sih. Bedanya, massa yang datang ke kantor KPK itu hanya bawa spanduk. Sisanya sama, mereka mengintimidasi para pegawai KPK yang berunjuk rasa menolak revisi UU KPK dan komisioner baru bermasalah,” kata Bang Awee kepada kami, aku dan Bang Rambo, di sebuah warung kopi di Lampu Merah Batoh, Banda Aceh, kemarin malam. "Kalau di Jakarta, asal ada uang, massa bayaran ini mudah didapat." 

Sama seperti di Hong Kong, polisi di Jakarta juga tidak melarang aksi tandingan meski berpotensi memunculkan bentrok dengan massa antirevisi. Harusnya, kata Bang Awee, polisi bisa mengarahkan massa prorevisi ke tempat yang lebih tepat untuk menyampaikan pendapat mereka: kantor Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan.

“Tapi biasa itu Bang,” kata Bang Rambo. “Perlawanan terhadap korupsi selalu saja mendapat teror. Mulai dari orang tak dikenal, orang berseragam, ataupun massa bayaran.”

Bang Rambo lantas teringat dengan ceramah singkat Abraham Samad, bekas Ketua KPK, di Sekolah Antikorupsi Aceh, beberapa tahun lalu. Menurut Samad, perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan yang sepi. Hampir tak ada yang mendukung. Dengan kata lain, para aktivis antikorupsi akan berhadapan dengan banyak musuh. 

Kepada para siswa, Samad juga berpesan untuk pandai-pandai menjaga ritme dalam perlawanan terhadap korupsi. Karena perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan yang panjang; melelahkan.

“Harusnya tokoh-tokoh nasional, orang-orang yang dipercaya masyarakat, angkat bicara. Kalau perlu mereka mendatangi (Presiden) Jokowi untuk mengingatkan orang nomor satu. Jangan sampai, jembatan panjang yang telah dibangun untuk melawan korupsi ini malah roboh atau terbakar musnah,” kata Bang Rambo.

Tapi menurutku, setiap hal yang terjadi tak akan sia-sia. Penghianatan eksekutif dan legislatif terhadap rakyat ini akan segera menjumpai ujungnya. Dan jika tiba waktu itu, tak akan ada yang sanggup mengatasinya. Tidak oleh pasukan bersenjata atau para preman bayaran. 

Menurutku, negara ini dikelola dengan seperti pasar. Dan pasar di Indonesia tidak suka dengan aturan ketat. Di pasar, semua bisa ditawar asal sama-sama cocok. Tidak ada hukum atau keadilan. Kepentingan rakyat, mulai dari daging hingga garam, ditentukan oleh pasar. Peran negara--saat ini sulit membedakan antara negara dan pemerintah--hanya tukang stempel. Namun oknum-oknumnya, semua bermain. Mulai di level terendah hingga tertinggi.

KPK juga terus berkembang. Jika dulu yang disasar adalah pejabat penting di sebuah daerah. Kini yang dituju adalah korporasi besar. Kasus Meikarta, misalnya, menjadi bukti bahwa KPK sangat mengganggu kenyamanan para pebisnis hitam. Bagi para mafia, langkah KPK ini harus segera dihentikan jika terus ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar.  

Contoh kecil, kataku terus menyerocos, lihat saja bagaimana takutnya pejabat di Aceh untuk menjalankan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh setelah Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, ditangkap. Semua ketakutan. Lelang-lelang proyek terhambat. Serapan anggaran tak optimal. Rakyat yang berharap banyak dari putaran uang APBA semakin terjepit. Kalau pemerintahan ini dijalankan dengan benar, pejabat tak perlu takut. Tapi karena ini adalah pasar--di pasar, modal yang berkuasa, jadilah semua serba salah.

“Mau dimenangkan takut ketahuan KPK. Tidak dimenangkan, tak dapat fee. Mendingan proyek itu ditahan dulu. Sambil menunggu angin bertiup ke arah mereka. Seperti sekarang ini,” kataku sambil menatap wajah Bang Awee. Bang Awee hanya menjawab, “ya...ya...ya..”

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...